Merdeka.com - Indonesia belum memiliki basis data perfilman. Padahal, negara lain menjadikan itu sebagai modal mengembangkan industri perfilman.

Untuk mengatasi persoalan itu, Badan Ekonomi Kreatif menunggu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan terkait sistem box office terintegrasi.

"Adanya integrated box office system, nantinya bisa mendata penonton, ada juga data ketika film tidak laku penontonnya segini. Penonton umurnya segini. Itu bisa jadi database buat produser film untuk mengembangkan filmnya lebih lanjut. Jadikan yang tidak dipunyai sama kita itu database film," kata Deputi VI Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Bekraf Endah Sulistianti, Jakarta, Rabu (10/8).

Menurutnya, Indonesia harus belajar dari Korea Selatan tentang integrated box office system.

"Di Korea itukan selama ini data penonton, berapa hari film tayang, film kelas berapa, datanya keluar," katanya.

"Kalau di Indonesia, tergantung sinemanya. Tergantung produsernya. Ketika filmnya tayang di bioskop, mereka harus mencari tahu sendiri jumlah penonton mereka berapa, tayang berapa layar, dan di daerah mana saja. Itu kadang-kadang, datanya manual masih dikerjakan."

Menurutnya, sistem terintegrasi tersebut bisa membantu pengembangan film nasional.

"Dari 2009, itu Permendikbud baru mau keluar bulan ini. Harusnya 12 Juli lalu, tapi terpotong lebaran dan lainnya."