Merdeka.com - Usulan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberi subsidi penyambungan listrik‎ bagi rumah tangga tak mampu telah disetujui DPR. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019, ‎anggaran untuk program tersebut disiapkan sebesar Rp 1,2 triliun.

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (persero), Amir Rasidin mengungkapkan, penyaluran subsidi penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu akan di lakukan PLN setelah anggaran subsidi tersebut disalurkan dari kas negara ke PLN.

"Dananya ini nanti masuk dulu ke PLN," kata Amir, di Jakarta, Rabu (19/9).

Dana subsidi penyambungan listrik baru tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai pengerjaan penyambungan listrik, termasuk‎ biaya verifikasi sambungan. ‎"Lalu PLN membayar biaya sambungannya terus dibayarkan juga untuk instalatirnya."

Menurut Amir, pengerjaan dan verifikasi penyambungan listrik tidak dikerjakan sendiri oleh PLN, tetapi ‎akan dikerjakan oleh instalatir yang sudah ditunjuk. Sedangkan penentuan masyarakat yang akan mendapat subsidi penyambungan listrik akan menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Yang mengerjakan pekerjanya instalatir, nanti mengerjakan sambungannya terus ada konsuil melakukan verifikasi sambungan itu saja,"‎ucapnya.

Amir mengungkapkan, dari total alokasi subsidi penyambungan listrik sebesar Rp 1,2 triliun, bisa membiayai sambungan listrik untuk 2,4 juta rumah tangga. Setiap rumah tangga akan mendapat subsidi penyambungan listrik Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu dan ditambah diskon PLN. Sehingga masyarakat yang mendapat subsidi tidak mengeluarkan biaya.

‎"Pak menteri sudah sampaikan per rumah tangga sekitar Rp 500 ribu-600 ribu, itu ada diskon dari PLN. Dari. Rp 1,2 triliun dari situ kita olah," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyambut baik keputusan rapat komisi VII DPR dengan jajaran instansinya, kemudian hasil keputusan tersebut akan dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Mengenai penetapan asumsi dasar makro sebagaimana yang sudah dilaksanakan rapat pada 13 2018 lalu dan dilanjutkan dengan beberapa eselon 1, SKK Migas , BPH Migas dan Direksi PLN bersama bapak ibu dan pimpinan Komisi VII, telah diperoleh kesepakatan seperti dinyatakan pak Ketua tadi, Kami terima dengan baik, kami anjurkan pimpinan melanjutkan ke Bangga," kata Jonan.‎

Adapun asumsi makro yang telah disepakat adalah, Indonesian Crude Price (ICP) 2019 USD 70 dolar per barel, Lifitng migas 2,025 juta barel setara minyak , cost recovery USD 8-10 miliar, subsidi solar Rp 2 ribu, subsidi listrik Rp 57 triliun dan tambahan subsidi penyambungan Rp 1,2 triliun‎.

Dalam postur asumsi makro RAPBN 2019 tersebut, Kementerian ESDM memasukkan subsidi baru, yaitu penyambungan listrik untuk rumah tangga tangga tidak mampu sebesar Rp 1,2 triliun, daya listrik yang disambung sebesar 450 Volt Amper (VA).

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com