Beda dengan Menteri Susi, menperin dukung Indonesia impor garam
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Saleh Husin menyindir beberapa pihak yang dianggap selalu mempermasalahkan impor garam. Menurutnya, luasnya wilayah laut Indonesia tidak menjamin kemampuan produksi bahan baku garam industri.
"Bawa saja nih masing-masing 1 karung atau 5 karung laku tidak nih dijual di pasar? Petani kita itu belum cukup spesifikasinya untuk produksi garam industri," ujar Menteri Saleh di Cilegon, Banten, Jumat (12/2).
"Selama ini kalau dengar impor garam munculnya negatif, dan sementara laut kita segini luas belum bisa produksi garam industri ini karena kadar spesifikasinya beda," sambungnya.
Oleh karena itu, kata Menteri Saleh, dia meminta kepada semua pihak agar tidak memperkeruh permasalahan impor garam untuk industri. Sebab, negara lain yang memiliki wilayah laut yang luas juga melakukan hal yang sama seperti Indonesia.
"Kalau dibilang dasarnya laut itu tidak mungkin impor produk laut. Kayak Jepang, wilayah lautnya lebih luas dibanding negaranya tapi mereka masih impor," katanya.
Lebih lanjut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pemerintah seharusnya tidak memaksakan hal yang belum semestinya dilakukan. "Ini Impor garamnya dari Australia, Australia dikasih berkah garam sama alamnya, kalau kita kan batu baranya," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan keuntungan besar pengimpor garam membuat praktik ini sulit dihilangkan. Di sisi lain, impor garam juga menghancurkan hidup petani lokal.
"Aturan sudah sangat jelas, impor dilarang satu bulan sebelum panen dan dua bulan setelah panen. Tapi karena impor hitungannya lebih enak, apalagi untungnya 200 persen. Kaya jual narkoba, jadi ketagihan mereka," terang Menteri Susi saat ditemui di Kantornya, Jakarta.
Dia menyayangkan Indonesia, negara dengan kawasan yang didominasi oleh lautan sebagai bahan baku garam, justru mendapatkan bumbu dapur itu dari impor.
"Kami semua menyadari Indonesia merupakan negara kepulauan, tapi jutaan ton garam justru impor," ungkapnya.
Untuk itu, Menteri Susi mengharapkan pengusaha tidak hanya memikirkan keuntungan. Pasalnya, kelanjutan hidup petani garam sangat bergantung kepada keuntungan dari harga pasar.
"Mari kita bangun ketahanan industri lokal sekaligus lindungi mata pencaharian petani kita," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaIndonesia Kembali Impor Beras di 2024, Jumlahnya 2 Juta Ton
Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog: Beras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia di Awal Tahun 2024
Bayu menyebut keputusan untuk mendatangkan impor beras pada 2024 nanti demi memenuhi kebutuhan saat bulan suci Ramadan maupun Lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mentan Sentil Dirut Bulog: Jangan Terlalu Bersemangat Impor Daging Kerbau, tapi Lupa Serap Gabah dan Jagung Petani
Saat ini, Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas jagung dan padi.
Baca SelengkapnyaAda Pembatasan Impor, Barang Ilegal Diprediksi Makin Marak Masuk Indonesia
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Bertemu Surya Paloh, PAN: Pilpres Sudah Selesai Saatnya Duduk Bersama
Saleh menyebut adanya silaturahmi seperti itu, akan mengurangi ketegangan antar pendukung.
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaMenteri LHK Beberkan Kemajuan Indonesia Atasi Perubahan Iklim
Indonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca Selengkapnya