Beda dengan Jokowi, Mentan sebut Indonesia tak akan impor beras

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo belum lama ini mengeluarkan kebijakan baru dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Dalam aturan ini, pemerintah diperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.

Dikutip dari laman Sekretariat kabinet, Sabtu (21/3), Inpres Nomor 5/2015 menginstruksikan, impor beras diperbolehkan bila ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi.

Selain itu, impor juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas harga dalam negeri. Presiden mengingatkan, impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

"Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG," tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Namun demikian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah Republik Indonesia tidak akan melakukan impor beras pada 2015 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Pemerintah tidak akan mengimpor beras," tegasnya saat memberikan pidato sambutan pada musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Keresidenan Surakarta di pendopo Kabupaten Karanganyar seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Selasa (31/3).

Amran mengaku berulang kali ditawari impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton dengan harga Rp 4.000 per kilogram, sedangkan harga beras di dalam negeri mencapai Rp 8.000 - Rp 12.000 per kilogram.

"Kalau impor 1,5 juta ton beras itu untungnya Rp 6 triliun, kami katakan maaf tidak impor," ujarnya.

Amran malah berpendapat Presiden Joko Widodo selalu mengontrol terkait dengan stok beras di dalam negeri.

"Pada saat harga beras tinggi, tiap hari Bapak Presiden menelepon kami untuk menanyakan apakah stok beras mencukupi," katanya.

Menurut dia, lebih baik keuntungan yang bisa diambil pemerintah dari impor beras Thailand itu dinikmati oleh para petani, khususnya di Provinsi Jateng.

"Kita tidak usah membantu petani Thailand yang sudah kaya dan jumlah produksinya sudah tinggi, doakan saja kalau kita semua bisa bekerja sama turun ke lapangan, Insya Allah tahun ini kita tidak impor," tegasnya.