Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beda dari Hatta, BKPM akui bea keluar hilirisasi dilonggarkan

Beda dari Hatta, BKPM akui bea keluar hilirisasi dilonggarkan Truk tambang batubara. shutterstock

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berkukuh tidak mau menyebut ada pelonggaran terhadap bea keluar ekspor konsentrat tambang, selepas rapat lintas kementerian di kantornya, Jakarta, Rabu (23/4).

Namun, ditemui terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar mengakui format pajak ekspor yang tadinya progresif hingga 2017 diperlunak.

Nantinya, komitmen perusahaan yang akan membangun smelter dalam tiga tahun mendatang, dihargai dengan pengurangan bea keluar per komoditas.

"Jadi kami berpandangan bahwa proses investasi smelter ini sangat strategis, untuk itu kami merumuskan bentuk-bentuk insentif yang sesuai. (BK diturunkan) sebagai insentif investasi," ujarnya.

Pemerintah khawatir, perusahaan tambang kesulitan jika didesak membangun smelter sembari tetap dikenai bea keluar tinggi untuk konsentrat tambang. "Dari pada menerapkan pajak penuh tapi investasi tidak terbangun," kata Mahendra.

Bila menilik Peraturan Menteri Keuangan Januari lalu, ekspor konsentrat mineral diizinkan untuk pengolahan enam komoditas utama, tapi dengan syarat berat.

Pertama, konsentrat tembaga, dengan kadar minimal 15 persen. Kedua, konsentrat besi, kadar minimal 62 persen. Ketiga, konsentrat mangan, minimal 49 persen. Keempat, konsentrat timbal minimal 57 persen. Kelima, konsentrat seng minimal 52 persen. Keenam, konsentrat besi, minimal 58 persen baik untuk ilumenit maupun titanium.

Besaran pajak ekspor progresif ini ditingkatkan saban enam bulan sekali. Sepanjang 2014, besarnya untuk konsentrat yang diatur, sebesar 25 persen. Semester pertama tahun depan, meningkat 10 persen, lalu pada semester kedua 2015, meningkat lagi menjadi 40 persen. Maksimal, pada semester II 2016, bea keluar ini mencapai 60 persen.

Beleid itu meski sudah memberi peluang ekspor konsentrat, tetap diprotes tambang besar, misalnya PT Freeport Indonesia atau PT Newmont Nusa Tenggara.

Pemerintah melunak agar sengketa dengan tambang yang menolak skema BK progresif tidak berlarut-larut. "Kita tidak ingin kehilangan momentum ini berlarut-larut terlalu lama proses investasinya. Padahal yang minat (membangun smelter) sudah cukup banyak," kata Mahendra.

Dengan pelonggaran BK ini, investor tambang diyakini akan lebih tertarik membangun smelter. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan ada empat perusahaan sudah menegaskan komitmen membangun instalasi pemurnian bahan tambang.

"Di Bintan ada, yang di Sulawesi ada dua, Di Kalimantan satu," ungkapnya.

Dia pun mendukung hasil rapat Kemenko bahwa BK tidak perlu progresif jika ada keseriusan perusahaan membangun smelter.

"BK itu bukan alat mendapatkan pendapatan negara. BK itu hanya alat untuk memaksa mereka membangun smelter. Jadi kalau smelternya dibangun, jadi BK sudah tidak diperlukan," kata Hidayat.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data BKPM: Realisasi Investasi Hilirisasi Tahun 2023 Capai Rp375,4 Triliun, Paling Besar Smelter

Data BKPM: Realisasi Investasi Hilirisasi Tahun 2023 Capai Rp375,4 Triliun, Paling Besar Smelter

Adapun sepanjang Januari - Desember 2023, realisasi investasi telah mencapai Rp1.418,9 triliun atau melebihi target 101,3 persen dari target.

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY

AHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY

Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.

Baca Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali

BPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali

BPJS Ketenagakerjaan telah proaktif dengan menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Buka-bukaan PT IMIP soal Ledakan Tungku Smelter PT ITSS di Morowali

Buka-bukaan PT IMIP soal Ledakan Tungku Smelter PT ITSS di Morowali

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) perusahaan yang menaungi kawasan lingkar industri Morowali blak-blakan terkait ledakan tersebut.

Baca Selengkapnya
Dugaan Sementara Penyebab Meledaknya Smelter ITSS Versi Menko Airlangga

Dugaan Sementara Penyebab Meledaknya Smelter ITSS Versi Menko Airlangga

Titik ledakan yang terjadi di tungku smelter sudah seharusnya dihentikan sementara waktu selama proses pemeriksaan.

Baca Selengkapnya
Smelter ITSS Morowali Meledak, Luhut: Tak Ada Kompromi, Perusahaan Harus Bertanggung Jawab

Smelter ITSS Morowali Meledak, Luhut: Tak Ada Kompromi, Perusahaan Harus Bertanggung Jawab

Investigasi awal, ditemukan indikasi tindakan melanggar SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga terjadi kecelakaan dan korban jiwa.

Baca Selengkapnya
Pertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi

Pertamina Temukan Sumber Minyak Baru di Tambun-Bekasi

Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Pertama di Indonesia, Jokowi: Bisa Ganti Batu Bara 60 Ton per Hari

Kunjungi Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Bahan Bakar Pertama di Indonesia, Jokowi: Bisa Ganti Batu Bara 60 Ton per Hari

Selain pemanfaatan bahan bakar alternatif dari sampah perkotaan, SBI juga menerapkan ekonomi sirkular bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kepala Badan Otorita IKN: Target 2024 Rp100 Triliun Investasi

Kepala Badan Otorita IKN: Target 2024 Rp100 Triliun Investasi

Pemilu 2024 diyakini tidak akan mengganggu investor yang masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya