Bebaskan bea keluar CPO, pemerintah klaim bantu petani
Merdeka.com - Bea Keluar (BK) produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) bakal dibebaskan pemerintah. Pembebasan tersebut, hanya bersifat sementara dan akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2014 mendatang.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pembebasan BK tersebut, lantaran merosotnya harga sawit di pasar internasional yang menginjak angka USD 800 per metrik ton.
"Sistem di Indonesia, bea keluar itu mengikuti perkembangan harga. Tapi untuk Oktober 2014 itu akan 0 (persen). Nanti kalau harganya naik baru harganya akan ada lagi," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9).
Adanya pembebasan BK tersebut, pemerintah berharap produk CPO asal Indonesia, dapat menggeliat kembali dan mampu bersaing dengan CPO Malaysia. "Dia (Malaysia) juga 0 persen dan dia juga cuma satu bulan. Iya dia kan September, Oktober kemudian baru berakhir."
Bayu berharap para pengusaha serta petani sawit dalam negeri akan terbantu dengan adanya pembebasan BK CPO. Tetapi, volume yang mendapatkan pembebasan tidak akan terlalu tinggi. "Jadi kalaupun dia dapat benefit lebih pada kontrak yang sudah existing tapi biayanya waktu dia ngeluarin itu enggak bayar, jadi itu saja. Cash flownya jadi lebih terbangun," katanya.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
"Cek di pasar Johar naik atau tidak, turun atau tidak, cek, sudah turun," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan upaya-upaya intervensi untuk menstabilkan harga beras
Baca Selengkapnya