Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini berpotensi melampaui angka tiga persen akibat dari besarnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal tersebut melanggar Undang-undang Keuangan Negara nomor 33 tahun 2004 yang mengamanatkan defisit anggaran maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Chatib menilai subsidi BBM yang menjadi alasan utama pemerintah merevisi APBN 2013.

"Ini akibat dari subsidi energi. Bahkan, kecenderungannya BBM bersubsidi akan melampaui kuota 46,01 juta kiloliter (kl)," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).

Chatib mengakui sejak ditetapkannya APBN 2013 memang terjadi sejumlah perkembangan indikator makro ekonomi yang tidak sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi alasan lain bagi pemerintah untuk mengubah postur APBN.

"Indikator-indikator makro ekonomi saat ini telah menjauh dari asumsi yang telah ditetapkan, maka ini perlu penyesuaian asumsi," kata dia.

Chatib menambahkan adanya ketidaksesuaian asumsi makro tersebut, juga dipengaruhi pada perkembangan ekonomi dunia yang lebih rendah dari perkiraan sehingga mengakibatkan permintaan pada barang melemah dan menyebabkan penerimaan pajak bisa menurun tetapi belanja negara meningkat signifikan. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah juga berimplikasi pada peningkatan belanja negara.

"Anggaran yang meningkat saat ini lebih besar dari GDP dan telah melebihi 3 persen, maka akan melanggar undang-undang (UU No. 33/2004)," pungkasnya.