Basmi kartel pangan, kuota impor harus berdasar harga jual

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui kartel pangan telah merajalela di Indonesia. Itu sebabnya, harga bahan pangan seperti kedelai, daging sapi, sampai gula naik terus sejak tiga tahun terakhir.

Khusus untuk bahan pangan yang kebutuhan domestiknya masih ditopang impor, seperti daging dan kedelai, kementerian teknis wajib transparan menggelar tender importasi. Kartel berpeluang muncul lantaran mekanisme tender abu-abu, khususnya soal berapa harga jual dan ke mana mereka akan mendistribusikannya.

"Ketika tender, importir harus ditanya harga yang dijual berapa. Jadi penentuan kuota tergantung dari harga yang ditetapkan," ujar Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana, di Jakarta Selatan, Kamis (7/2).

Pendapat senada disuarakan Komisioner KPPU Munrokhim Misanam yang menyebut perlunya transparansi penentuan kuota impor.

Bahkan kalau perlu kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menjelaskan detail kepada publik, apa alasan sebuah perusahaan mendapat jatah impor tertentu.

"Kalau perspektifnya KPPU ya kita ingin melindungi agar persaingan bisa masuk. Itu hanya bisa dilakukan dengan tender terbuka, jadi pengadaan impor itu semua harus bisa ikut," kata Misanam.

Meski enggan mengungkap nama perusahaan yang diduga mengelompok lalu melakukan praktik kartel, Misanam berjanji pihaknya akan memperketat pengawasan. Meski komisi ini belum punya fungsi penindakan konkret, pengawasan dan peringatan masih bisa mereka lakukan.

"KPPU sekarang pencegahan, melakukan kajian itu kemudian kalau terjadi indikasi ke arah sana kita ingatkan (perusahaan yang diduga kartel)," katanya.