Barang Milik Negara Rusak Akibat Gempa, Pemerintah Segera Ajukan Klaim Asuransi

Merdeka.com - Direktur Barang Milik Negara DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan meminta kepala Kantor Wilayah DJKN di wilayah terdampak bencana segera mendata dan menghitung kerusakan Barang Milik Negara (BMN) di daerahnya. Dengan begitu, proses klaim asuransi bisa segera dilakukan.

"Paling penting, mendata apa yang kena, nilai berapa dan bukti kepemilikan lalu segera ajukan klaim," kata dia dalam bincang media, di Jakarta, Jumat (22/1).

Dalam proses klaim, pihaknya akan mendorong dan meminta konsorsium asuransi, agar segera melakukan proses pencairan.

"Kemarin juga sudah terkoneksi dengan baik supaya konsorsium melakukan pembayaran. Apalagi ini bencana yang semua orang tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat Ekka Sukadana melaporkan sebanyak 279 Barang Milik Negara (BMN) dalam keadaan rusak akibat gempa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Adapun total nilai kerusakannya mencapai Rp494,28 miliar.

"Ini berupa bangunan rumah negara maupun kantor yang dukung tugas fungsi pemerintah pusat di khususnya Kota Mamuju Majene," katanya dalam bincang media, Jumat (22/1).

Selain bangunan rumah dan kantor, infrastruktur juga cukup banyak yang terdampak dan mengalami kerusakan. Tercatat ada 23 jembatan, dan 20 kilo meter di Jalan Trans Sulawesi mengalami rusak parah. "Nilainya cukup lumayan Rp405,72 miliar," imbuhnya.

Kerusakan Lainnya

Kerusakan lainnya juga terjadi pada Gedung Keuangan Negara. Di mana lantai satu sampai dengan lima rusak berat dan tidak memungkinkan untuk aku kan pelayanan secara tatap muka. Dari kerusakan ini ditaksir mencapai Rp75 miliar.

"Contoh lain gedung BPKP mamuju, bangunannya rusak dan nilainya Rp23 miliaran. Lalu LPP TVRI Sulbar bisa gambarkan betapa rusaknya dan sementara pelayanan TVRI di sana mencari tempat lain dulu. sekitar 5-6 miliar," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala DJKN Kanwil Kalimantan Selatan Tengah, Ferdinan Lengkong menambahkan, untuk daerahnya sendiri BMN yang terdampak karena banjir sebanyak 11 satuan kerja dengan nilai Rp35,3 miliar.

"Sementara kami masih baru menyurati kepada korwil satuan kerja untuk pendataan BMN lain yang terdampak banjir untuk dilaporkan ke DJKN. Kalau secara informal sih rata-rata semua kantor, terutama banjarmasin, hampir terendam tapi jumlahnya berapa belum dapat kami sampaikan karena beberapa kantor yang sudah mengajukan klaim," jelas dia.