Bappenas: Tak ada negara bisa berkembang tanpa utang

Merdeka.com - Indonesia mendapat utangan dari Bank Dunia sebesar USD 400 juta atau setara dengan Rp 54,4 triliun. Itu bakal digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan utang pemerintah masih terkendali. Sebab, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih kurang dari 30 persen.

Itu jauh di bawah batas maksimal debt to GDP ratio yang dipatok sebesar 60 persen dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Untuk diketahui, tidak ada sebuah negara dan perusahan bisa berkembang terkecuali kalau menggunakan utang," kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat (3/6).

Menurut Sofyan, rasio utang tersebut bisa kian menciut jika PDB Indonesia terus membesar. Dia memerkirakan, PDB Indonesia bisa meningkat menjadi USD 2 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Di sisi lain, guna menekan rasio utang, pemerintah juga terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Salah satu caranya dengan menggulirkan pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Rasio pajak Indonesia 12 persen itu sangat kecil. Jika tax amnesty berhasil basis pajak meningkat, pendapatan tahun ini mudah-mudahan meningkat," katanya.

Hingga akhir April, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 158,3 triliun atau setara 1,24 persen PDB. Defisit tersebut terjadi lantaran belanja negara yang sudah dihabiskan oleh pemerintah sebesar Rp544,8 triliun tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang tercatat hanya Rp386,5 triliun. (mdk/yud)