Bappenas siap sodorkan dua opsi kenaikan BBM pada presiden baru

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sudah menyiapkan dua jenis strategi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bisa jadi acuan untuk dijalankan presiden periode 2014-2019.

Opsi itu dikaji bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Dewan Energi Nasional (DEN).

Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna mengatakan, pilihan kini mengerucut pada dua jenis cara mengurangi beban subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertama, subsidi energi tetap dipatok pada anggaran pemerintah. Pilihan kedua, kenaikan harga secara berkala dalam periode tertentu.

"Ini kan untuk medium term, lima tahun ke depan, opsi-opsi itu nanti kepada presiden terpilih kita sampaikan. Opsinya macam-macam, terutama penaikan berkala dan ada fix subsidi, masing-masing ada kekurangan kelebihan," kata Monty di sela-sela Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), di Jakarta, Rabu (30/4).

Opsi subsidi tetap, kata dia, merupakan pilihan ideal untuk mengurangi secara signifikan beban subsidi di APBN. Tapi, Monty menilai ada risiko dengan lonjakan harga minyak internasional.

"Harga minyak kan bergerak terus, kalau impor kita tinggi, opsi itu akan jadi tidak baik bila volatilitas tinggi," ujarnya.

Untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut, Bappenas menyiapkan opsi penaikan harga berkala. Langkan itu tidak sedrastis subsidi tetap, tapi dipercaya bisa memangkas anggaran subsidi energi.

"Misalnya Rp 500 per enam bulan, konstan, dengan berkala dinaikkan," cetusnya.

Tahun ini, subsidi energi menyedot porsi Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal.

Bappenas, bersama BKF dan DEN, bakal mengarahkan presiden baru mengucurkan lebih banyak anggaran kepada pembangunan infrastruktur.

"Saving dari pengalihan anggaran energi itu pasti diarahkan ke infrastruktur. BKF yang lagi ngitung itu, melihat-lihat indikasi terhadap inflasi dan macam-macam. Tapi tentu semua akan tergantung presiden baru," kata Monty.

Bappenas bakal menyerahkan strategi kenaikan harga premium dan solar itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik, pada September mendatang. Beleid itu akan disahkan presiden terpilih menjadi undang-undang paling lambat Februari 2015. (mdk/noe)