Bappenas siap cari cara agar Indonesia tak berutang

Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan beberapa skenario pembangunan kepada calon presiden baru, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam naskah teknokratik tersebut, ada kemungkinan pembiayaan pembangunan infrastruktur terpaksa mengandalkan utang luar negeri, baik dalam bentuk penerbitan surat utang maupun pinjaman langsung.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan, infrastruktur memang butuh dana besar. Karenanya APBN lima tahun mendatang tetap dirancang defisit.

Sebagai gambaran, hingga 2019, membangun sumber energi listrik butuh Rp 1.080 triliun, jalan raya butuh Rp 1.274 triliun, sanitasi perlu Rp 666 triliun, serta infrastruktur energi dan gas harus dicukupi dengan dana Rp 535 triliun.

Kendati, dia mengingatkan bahwa itu semua baru perkiraan kasar dari hitungan akademis. "Itu belum lihat hitung-hitungan riil, memang ada yang nanti opsi defisitnya (APBN) medium, atau yang high, ini diskusi dengan kemenkeu masih mau dilakukan. Itu baru estimasi, berapa sumber daya yang ada," kata Lukita di Jakarta, Selasa (7/4).

Di luar itu, sikap politik anggaran presiden baru akan sangat menentukan. Karenanya, Bappenas sebagai badan pemerintahan siap mengikuti kemauan pemimpin baru dalam merancang APBN.

Bila memang ada agenda politik untuk mengurangi utang atau memangkas defisit APBN, Lukita mengingatkan harus ada solusi sumber pembiayaan baru. "Kalau pemerintah mau mengambil tidak defisit, ada opsinya, misalnya bagaimana treatment pada subsidi, pada penerimaan pajak, ini semua jadi skenario. Bappenas siap menawarkan skenario-skenario itu," ujarnya.

Apapun nanti sikap pemerintah baru dalam mendesain pengeluaran pemerintah, Bappenas mengingatkan bahwa stabilitas makro paling menentukan. Sebab, diharapkan ekonomi tumbuh stabil 6-8 persen hingga 2019. Lukita menyarankan, pemerintah baru memprioritaskan ketahanan dibanding berambisi menghapus defisit dari anggaran negara.

"Sangat penting menjaga stabilitas makro, itu yang lebih penting" tandasnya.

Dari kajian Bappenas, dana infrastruktur sulit melebihi 30 persen dari anggaran negara. Imbasnya, ketika presiden baru ingin utang tidak terlalu besar dibanding rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maka harus menggenjot keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur. Khususnya lewat Kerja Sama Publik-Swasta (KPS).

Skenario pertama Bappenas, jika ingin 2020 semua target RPJM tercapai, maka pagu utang baik dari dalam maupun luar negeri, harus 30 persen terhadap PDB. Dengan demikian, supaya APBN tidak jebol, pertumbuhan KPS juga harus ikut meningkat, jadi di atas 20 persen.

Skenario kedua, lebih pragmatis. Target RPJM akan dicapai 75 persen pada 2020, dan baru tuntas semua pada 2025. Dalam skenario ini, pagu utang nasional terhadap PDB akan tetap 22,5 persen seperti saat ini, dan KPS harus digenjot sebesar mungkin, paling tidak di bawah 20 persen.

Skenario ketiga, lebih cocok untuk pemimpin bervisi mengurangi utang. Target ambisius RPJM hanya dipenuhi 50 persen, berarti infrastruktur dasar baru terbangun pada 2030.