Bappenas sebut pemetaan wilayah masih tumpang tindih

Merdeka.com - Pemerintah tengah melakukan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000. Hal ini sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi jilid VII mengenai one map policy, agar terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis, dan satu geoportal.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan hal ini untuk mengurangi pemetaan wilayah yang tumpang tindih. Sehingga, negara bisa mendapatkan informasi yang sama dengan anggaran yang minim.

"Dulu masing-masing kementerian beli peta sendiri. Sehingga peta yang sama dijual berkali-berkali. Berapa banyak uang negara yang habis. Tapi kemudian keluar UU yang menyatakan negara hanya boleh membeli 8 satelit dan itu milik publik. Ternyata dengan biaya yang jauh lebih kecil kita mendapatkan peta yang sama dan informasi yang sama," ujar Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4).

Dengan begitu, dia berharap dengan adanya Badan Informasi Geospasial (BIG) mampu memperbaiki data Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada masing-masing sektor. Selain itu, lembaga tersebut juga bisa merencanakan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Menurut dia, hal ini untuk mengurangi potensi konflik terkait pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar upaya ini bisa tercapai.

"Saya sudah mulai bikin KPI (Key Performance Indicator) dengan BIG. Mereka sudah kita kasih draf nanti mereka akan turunkan KPI ke deputi masing-masing. Tentu dengan anggaran yang ada. Dengan begitu kita akan melihat sasaran yang diperintahkan presiden dengan anggaran yang ada bisa dilaksanakan," pungkas dia.