Bappenas Prediksi Ekonomi RI Tumbuh Lebih Tinggi Jika Ibu Kota Pindah

Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi 0,2 persen jika Ibu Kota Negara dipindahkan di Kalimantan Timur. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri berada stagnan di kisaran 5 persen.

"Kalau dari hitungan awal kita terus analisis proyeksinya yang pasti 0,2 persen poin secara nasional pertumbuhannya," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia mengatakan secara jangka pendek memang pertumbuhan belum terlihat secara signifikan. Mengingat Ibu Kota Negara baru didesain untuk jangka panjang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Karena kita jangka panjang kita ingin kota itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata dia.

Tak hanya akan mendorong pertumbuhan secara ekonomi nasional, bahkan dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur pun akan terdongkrak jauh lebih besar. Hanya saja, secara besaran dirinya tak menyebutkan angka pasti.

"Kalimantan timur tinggi sekali, tapi saya gak hafal," imbuh dia.

Perpres Badan Otorita Pembangunan Ibu Kota Baru Terbit Akhir Januari

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan pembentukan Badan Otorita Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara akan selesai pada akhir Januari.

Nantinya, di dalam Perpres tersebut seluruh struktur organisasinya sudah terbentuk. Mulai dari badan pelaksana, dewan pengarah, deputi keuangan, infrastruktur dan lain sebagiannya.

"Akhir bulan ini (Perpresnya). Nanti ini kan selevel menteri, nanti presiden yang nunjuk kalau kapan ditunjuk siapanya urusan presiden," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia mengatakan, untuk master plan atau perencanaan pengembangan jangka panjang pembangunan Ibu Kota Baru sejauh ini masih berada di tangan Bappenas. Dengan terbentuknya badan otorita maka sepenuhnya akan dipegang kendali oleh mereka.

"Master plan masih jalan sama Bappenas. Badan otorita kan bisa berjalan full butuh waktu kita dan tim koordinasi kita fasilitasi lah. Semua kementerian akan bantu. Iya nanti diserahkan ke mereka," jelas dia.

Dia menambahkan, untuk Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara juga sedang rampung pada pertengahan tahun ini. Paling tidak, Juni atau Juli sudah bisa diundangkan sehingga pembangunan fisik ibu kota baru dapat segera dimulai.

"Sekarang (UU) lagi mau disampaikan ke presiden dibawa ke DPR nanti kita bahas. Kalau UU jadi ya bisa kontruksi," tandas dia.