Bappenas Paparkan Manfaat Pemindahan Ibu Kota di Kongres Dunia
Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memaparkan dampak ekonomi pemindahan ibu kota negara kepada delegasi perencanaan kota dalam Kongres Perencanaan Dunia (WPC) di Jakarta.
"Ini merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia tentang pemindahan ibu kota," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata di Forum Perencanaan Kota Internasional (Isocarp) WPC ke-55 di Jakarta, Selasa.
Rudy yang menyampaikan presentasi Menteri PPN/Bappenas yang menyebutkan pemindahan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan pembangunan.
Dia mengungkapkan 50 persen lebih wilayah Indonesia akan mengalami peningkatan perdagangan jika ibu kota dipindahkan ke wilayah yang memiliki konektivitas yang baik dengan provinsi lain. Pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan investasi di ibu kota baru dan provinsi sekitar.
Selain itu, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan meningkatkan produksi dari sejumlah sektor non-tradisional seperti sektor layanan di antaranya sektor pemerintah, komunikasi, hotel, perdagangan, keuangan dan pendidikan.
"Perdagangan di antara wilayah Indonesia akan meningkat dan mendorong perdagangan di antara provinsi di luar Jawa," ucapnya.
Selain itu, pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,1-0,2 persen.
Rudy mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan hampir 54,48 persen aktivitas ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Sisanya, sebesar 21,58 persen di Sumatera, Kalimantan 8,20 persen, Bali dan Nusa Tenggara 3,05 persen, Sulawesi 6,22 persen serta Maluku dan Papua sebesar 2,47 persen.
Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara akan dilakukan bertahap tahun 2021 dan pemindahan ibu kota negara dimulai tahun 2024.
Pembangunan ibu kota negara baru diperkirakan menelan dana sekitar Rp466 triliun dengan tiga skema pembiayaan.
Bappenas menyebutkan pembiayaan terbesar akan bersumber dari patungan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha yakni Rp253,4 triliun atau sekitar 54,4 persen. Pembiayaan kedua bersumber dari swasta sebesar 26,4 persen mencapai Rp123,2 triliun dan pembiayaan ketiga dari APBN sekitar 19,2 persen atau Rp89,4 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemindahan IKN pada tahun 2024 dilakukan secara bertahap, yaitu dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaKementerian/lembaga diminta menyiapkan formasi CPNS khusus untuk penempatan di IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDinamika terkait pemindahan PNS ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan.
Baca SelengkapnyaStaf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaGuna memastikan keinginannya itu, Dico mulai mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jateng.
Baca SelengkapnyaNegara diminta mengakomodasikan peningkatan sumber daya manusia bagi anak-anak Suku Dayak.
Baca SelengkapnyaMarkas Gudbalkir Pusziad di Buduran dijadikan sebagai lokasi penampungan kendaraan curian di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya