Bappenas: Jangan terlalu berharap pada APBN membangun infrastruktur

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak selalu berharap pada APBN dan APBD dalam membangun proyek infrastruktur. Menurut Bambang, jika pembangunan infrastruktur bergantung pada APBN atau APBD maka pemerintah daerah akan terus terkunci karena terus berharap usulannya masuk dalam kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang akan mengeksekusi.

Hal ini disampaikan Bambang di depan ratusan kepala daerah, sekda dan kepala Bappeda dari 17 provinsi se Indonesia Timur yang hadir dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan yang berlangsung di Hotel Clarion, Rabu, (2/3). Rencananya Rakortek ini berakhir besok, Jumat, (3/3).

Bambang mencontohkan, ada pemerintah daerah mengusulkan pembangunan jalan dan berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan untuk tahun depan. Harapan ini sangat riskan karena Kementerian PU bisa saja tidak jadi mengucurkan dana karena anggaran terbatas. Akibatnya, jalan yang diinginkan masyarakat desa tidak terbangun.

"Pemerintah pusat bukan segala-galanya yang bisa membuat atau pendorong pertumbuhan yang berkualitas di daerah. Yah kalau soal pemeratan pembangunan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, iya benar pemerintah harus yang terdepan. Tapi mengenai pertumbuhan, pembangunan, pemerintah termasuk pemerintah daerah bukan satu-satunya yang bertanggungjawab kalau bicara pendanaan tapi sekali lagi jangan terfokus pada anggaran Negara seperti APBN dan APBD," kata Bambang.

Bambang meminta pemerintah daerah untuk kreatif mencari dana seperti dengan sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Ini adalah model yang diharapkan bisa mengurangi deadlock dalam rencana pembangunan infrastruktur karena tidak harus menunggu anggaran dari kementerian lembaga terkait untuk membangun proyek.

"Pemerintah daerah harus berinisiatif mengundang swasta. Misalnya pembangunan Lapas, Rumah Sakit dan gelanggang olahraga seperti yang dilakukan Pemprov Papua untuk persiapan PON tahun 2020. Jadi cobalah skema KPBU." tandasnya.

Bambang menegaskan, memang sudah saatnya pemerintah mengundang swasta masuk untuk membangun infrastruktur. Dulu, kata Bambang, anggapannya swasta tidak bisa masuk karena infrastruktur itu kerjaan pemerintah tapi sekarang paradigmanya sudah berbeda.

"Paradigmanya sekarang, selama ada pembangunan infrastruktur yang biasa memberikan keuntungan, hitungannya bagus secara bisnis maka swasta pasti bisa masuk. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa daerah harus punya inisiatif. Kita ingin 17 provinsi yang hadir paling tidak keluarkan 17 usulan KPBU, penanggungjawabnya pemerintah provinsi. Jadi satu provinsi, satu usulan. Mulai saat ini berpikir apa kira-kira proyek yang sangat dibutuhkan dan harus segera dibangun tapi belum ada kejelasan apakah ada di APBN atau APBD, bisa juga murni swasta," tutup Bambang.