Banyak solusi, ujungnya penaikan harga BBM subsidi

Merdeka.com - Pemerintah semakin kehilangan waktu untuk bisa dibilang sukses mengontrol anggaran dan volume subsidi BBM. Padahal, sudah sejak lama pemerintah memiliki banyak kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi.

Sebut saja, penempelan stiker pelarangan konsumsi BBM subsidi pada mobil dinas pemerintah. Cara itu sempat berjalan di beberapa kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah. Sayang, stiker-stiker yang menempel itu sudah ada yang luntur.

Selain itu, penempelan stiker tanda diperbolehkan menggunakan BBM subsidi hanya pada kendaraan umum. Sialnya, itu baru sebatas uji coba.

Kemudian, pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi, dengan DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Tujuannya, baru sekedar untuk mendata pola konsumsi BBM subsidi, bukan membatasi. Namun, untuk tujuan itu saja, target waktu pemasangan RFID di seluruh mobil pribadi di Jakarta yang seharusnya selesai akhir Desember 2013, molor jadi Maret 2014.

Lalu, pemerintah juga akan menjalankan program pembelian BBM subsidi nontunai. Namun, pelaksanannya masih menunggu Peraturan Menteri ESDM No.1/2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM direvisi.

Kalau banyak program pengendalian yang belum jalan begini, masyarakat sepertinya harus bersiap kembali menerima penaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. Sejarah membuktikan, ini adalah jalan pintas yang selalu diambil pemerintah untuk menekan lonjakan anggaran subsidi BBM.

"Yang bisa saya bilang, kemungkinan harga BBM akan dinaikkan jangan di-rule out (singkirkan)," kata Menteri Keuangan Chatib Basri, di Jakarta, kemarin (7/4).

Bank Indonesia meminta pemerintah jangan ragu untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jika diantisipasi dengan baik, ekses penaikan harga BBM subsidi terhadap ekonomi masyarakat bisa diminalisasi.

Ketika harga BBM subsidi dinaikkan Maret lalu, inflasi 2013 diprediksi di atas sembilan persen. Namun, faktanya pemerintah dan bank sentral mampu mencegah dampak lanjutan dari kebijakan nonpopulis tersebut, sehingga realisasi inflasi tahun lalu hanya 8,36 persen.

"Berkat koordinasi yang baik dan upaya antisipasi," ujar Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M. Juhro. 

Atas dasar itu, bank sentral mendorong pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM subsidi. Soalnya, anggaran subsidi BBM yang saat ini sudah menyita 20 persen anggaran belanja APBN sudah tidak sehat. "Semestinya begitu (tidak perlu takut)," cetusnya.

Data pertamina menyebutkan, hingga 31 Maret lalu, realisasi penyaluran solar sebesar 3,85 juta kiloliter atau 27,2 persen dari kuota tahun ini sebesar 14,14 juta kiloliter. Realisasi tersebut meningkat 3,9 persen ketimbang periode sama tahun lalu yang hanya 3,7 juta kiloliter.

Sementara, realisasi konsumsi premium kuartal I/2014 mencapai 7,1 juta kiloliter atau 22 persen dari kuota tahun ini 32,32 juta kiloliter. Realisasi itu meningkat 1,63 persen atau 120 ribu kiloliter ketimbang periode sama tahun lalu yang hanya 6,98 juta kiloliter.