Banyak perusahaan ingin dapat kemudahan pemeriksaan bea cukai
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengaku tidak mengincar tambahan penerimaan bea keluar dari program Authorized Economic Operator (AEO). Fasilitas pelonggaran pemeriksaan bagi eksportir terpercaya ini dianggap hanya mempermudah arus barang saja.
"Dampak pada penerimaan tidak ada kaitannya. AEO ini lebih dekat pada pemberian pelayanan yang lebih baik. Imigrasi, bea cukai, karantina, itu kan faktor penghambat, sekarang faktor itu kita ubah jadi pendukung," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12).
Keuntungannya, perusahaan yang tergabung di sistem AEO tidak lagi dipantau petugas khusus. Mereka dipercaya hanya menyampaikan hasil audit internal, dan bea cukai baru memeriksanya setengah tahun sekali.
Dirjen Bea Cukai optimis, pengusaha ekspor-impor akan tertarik mengikuti jejak 9 perusahaan yang ikut dalam uji coba awal. "Kita tidak menarget berapa yang akan terlibat, tapi kalau sembilan perusahaan ini terbukti bisa merasakan nikmatnya ikut AEO, yang lain pasti ikut serta," ujarnya.
Diharapkan, tahun depan seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), sebanyak 110 perusahaan, bisa bergabung dalam AEO. Belum lagi 22.000 perusahaan importir, yang juga potensial untuk ikut serta.
Agung menuturkan, pihaknya tidak memungut biaya bagi pengusaha yang ingin bergabung. Cuma, syarat dapat kemudahan pemeriksaan kepabeanan ini berat. Perusahaan harus benar-benar patuh aturan dan mau diaudit selama dua tahun.
Ketua APJP Made Dana Tangkas mengaku banyak pengusaha berminat dapat kemudahan ekspor seperti dalam AEO. Pihaknya kini akan menghitung pengurangan biaya logistik yang terjadi ketika fasilitas tersebut mulai dijalankan.
"Kalau sudah jelas sekali manfaatnya bisa kita sebar ke seluruh perusahaan supaya ikut serta. Terutama terkait pengurangan biaya logistik," kata Made.
Ditjen Bea dan Cukai mengklaim AEO juga akan berguna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk diketahui, otoritas pabean Malaysia dan Thailand sudah menjalankan sistem tersebut sejak beberapa tahun lalu.
"Makanya kita juga harus bersiap, karena pelaksanaan MEA kan tinggal setahun lagi. Nanti arus barang, termasuk di ASEAN akan lebih cepat keluar masuk," kata Agung.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bea Cukai Ngurah Rai Musnahkan Barang Sitaan Senilai Rp405 Juta
Pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai menjaga transparansi
Baca SelengkapnyaDiskusi dengan Asosiasi Pengusaha, Bea Cukai Ingatkan Pentingnya Patuhi Aturan Menjalankan Usaha
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca SelengkapnyaTutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun
Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Viral ke Luar Negeri Harus Lapor Barang Bawaan, Dirjen Bea Cukai: Untuk Mempercepat Pelayanan
Dengan adanya kebijakan dalam PMK tersebut, memberikan kemudahan dan mempercepat pada pelayanan imigrasi bea cukai.
Baca SelengkapnyaBea cukai Batasi Jumlah Barang Bawaan dari Luar Negeri, Kecuali Komoditas Ini
Jika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun, Bea Cukai Bantu Ekspor Sarung Tangan Asli Kalasan ke Jepang, Nilainya Rp1,1 Miliar
Perusahaan tersebut mengekspor sarung tangan sebanyak 339 karton
Baca SelengkapnyaQ&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaBea Cukai Gerebek Pengiriman Rokok Ilegal Lewat Jasa Ekspedisi di Malang
Penindakan tersebut berawal dari informasi yang diterima petugas
Baca SelengkapnyaBawaslu Putuskan ASN Pemkot Bekasi Pamer Kaus Bola Nomor Dua Bukan Pelanggaran Pemilu
Kepastian tidak ditemukan pelanggaran Pemilu setelah Bawaslu memeriksa 11 ASN, Bank BJB dan Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi.
Baca Selengkapnya