Bantu ketahanan energi, holding BUMN harus direalisasikan

Merdeka.com - Pemerintah dinilai perlu segera mempercepat realisasi pembentukan holding BUMN di sektor energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Apalagi, saat ini Indonesia menuju darurat energi dengan konsumsi makin meningkat dan produksi serta distribusi stagnan.

"Ini membutuhkan sinergi antar-BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sektor energi untuk bersama-sama mengatasinya melalui pembentukan holding BUMN energi," ujar Pengamat energi dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya di Jakarta, Minggu (14/2).

Menurut dia, pembentukan holding BUMN energi harus cepat terealisasi. Tahun ini adalah momentum yang tepat untuk mengimplementasikan induk usaha BUMN di sektor energi. Alasannya, peta politik nasional sudah terkonsolidasi dan tidak ada pemilihan kepala daerah sehingga pemerintah bisa fokus dalam rencana tersebut.

Berly mengatakan, Indonesia hanya hanya punya waktu 15-18 tahun sampai cadangan minyak habis. Bila tidak percepat transisi ke gas dan energi baru terbarukan, Indonesia hanya akan bergantung pada impor minyak.

Pembentukan holding BUMN energi, kata dia, dapat meningkatkan daya saing dan memberi kontribusi nilai tambah positif terhadap kelompok usaha. Hal ini juga dialami oleh BUMN-BUMN yang membentuk holding dengan menggabungkan tiga BUMN semen yaitu PT Semen Tonasa, PT Semen Padang, dan PT Semen Gresik Tbk (SMGR) dalam strategis holding di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk.

"Kita lihat holding semen setelah dibentuk jadi bisa ekspansi ke Vietnam," kata Berly.

Deputi Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif apabila induk usaha BUMN energi dapat diwujudkan. Hal ini dinilai akan membantu negara mewujudkan ketahanan energi nasional.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN telah menyerahkan roadmap BUMN 2015-2019 yang memuat 15 sektor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ke-15 sektor tersebut yaitu ketahanan energi, logistik dan perdagangan, pariwisata dan kebudayaan, ketahanan pangan dan perkebunan, pelayanan kesehatan, ekonomi maritim, konektivitas, konstruksi dan infrastruktur. Selanjutnya pertambangan, manufaktur, pertahanan strategis, industri berat dan perkapalan, telekomunikasi dan digital, jasa keuangan dan perbankan, serta ekonomi kerakyatan.

Roadmap BUMN ini disesuaikan dan sejalan dengan Program Nawa Cita pemerintahan Presiden Jokowi-JK, yang mengedepankan sinergi dan hilirisasi untuk menjadikan BUMN sebagai agen perubahan selain menciptakan nilai tambah korporasi.

Menurut Menteri BUMN Rini M Soemarno, penggabungan BUMN pada sektor yang sama ini diharapkan akan memicu kinerja perusahaan BUMN dan membuat BUMN lebih kuat untuk agar bisa bersaing dengan perusahaan lain.

"Sehingga umpamanya di sektor perkebunan ada, di sektor energi, disektor perhotelan mungkin begitu," kata Rini.