Bank milik pemerintah persulit masyarakat miliki rumah murah

Merdeka.com - Memiliki sebuah hunian atau rumah yang layak tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Saat ini, banyak rumah murah yang tersedia di pasaran, apalagi pemerintah menyediakan rumah subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa memiliki rumah murah yang bagus tersebut. Menurut Sales dari Developer Citraland, Dwi Agus, penyebab masyarakat berpenghasilan kecil tidak bisa memiliki rumah sederhana sesuai dengan keinginan mereka adalah karena kebijakan yang diberlakukan oleh beberapa bank, terutama bank milik pemerintah Indonesia.

"Ada kebijakan bank yang membuat rakyat kecil sulit memiliki rumah komersil yang sederhana," ujarnya kepada merdeka.com saat ditemui dalam acara REI Expo di JCC, Jakarta, Selasa (17/11).

Kebijakan tersebut terkait persyaratan untuk mengajukan Kredit Pemilik Rumah (KPR) yang persyaratannya sulit dan begitu ketat.

"Ada persyaratan dari bank atas KPR yang mempersulit mendapatkan KPR agar bisa disetujui. Contoh data pribadi, NPWP, KTP, KK, surat nikah (kala sudah berkeluarga). Data pekerjaan, surat keterangan kerja (status karyawan tetap), slip gaji 3 bulan terakhir (gaji diutamakan transfer). Yang persulit itu masih banyak karyawan kontrak, sehingga persyaratan tersebut juga sulit," jelasnya.

Meski begitu, dia mengaku tidak semua bank yang bekerja sama dengan perumahannya memiliki persyaratan yang sulit. Salah satunya adalah bank CIMB Niaga. Dia menyebut Bank CIMB yang merupakan bank swasta masih mempermudah dan mengizinkan karyawan kontrak yang memiliki gaji Rp 3 jutaan mengambil KPR rumah.

"Dari beberapa bank yang kerjasama dengan kita (Citraland), hanya CIMB Niaga yang mempermudah proses KPR," terangnya.

Dia mengeluhkan beberapa bank pemerintah yang masih mempersulit persyaratan KPR.

"Bank CIMB Niaga yang merupakan bank swasta dari Malaysia justru mempermudah. Nah, bank pemerintah justru nutup, kan aneh. Alasan pemerintah bilang mereka karyawan kontrak itu," paparnya.

Selain itu, kebijakan yang diberlakukan oleh bank disebut membuat beberapa developer terhambat dan banyak kehilangan konsumen.

"Jelas ini menghambat, pembatalan banyak banget karena penolakan bank untuk KPR kita. Bisa 30 persen yang membatalkan, sebagian besar ditolak bank," pungkasnya. (mdk/idr)