Bank infrastruktur tak kunjung muncul, ini jawaban pemerintah

Merdeka.com - Pemerintah tengah mengkaji sejumlah skema pembiayaan infrastruktur seiring dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak bisa sempurna biayai pembangunan. Salah satu pilihan ialah dengan membangun bank infrastruktur.

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Lukita Dinarayah Tuwo, menyatakan pembentukan bank infrastruktur yang dicanangkan pemerintah bukan bukan solusi akhir. Menurutnya, pemerintah punya sejumlah cara lain untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

"Bank infrastruktur itu opsi yang bisa dikaji, tapi kita juga bisa dorong pembiayaan dalam bentuk lain seperti penerbitan obligasi yang sifatnya jangka panjang termasuk PINA," katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (21/3).

Dia melanjutkan, dalam pembiayaan infrastruktur, memerlukan tenor berjangka panjang. Sehingga, Lukita mengatakan dana dari konsep bank dinilai kurang cocok.

"Memanfaatkan dana jangka panjang di asuransi, dana pensiun, itu adalah salah satu opsi yang bisa digunakan termasuk dana haji dalam bentuk Sukuk. Jadi tidak selalu harus jadi bank infrastruktur tapi itu opsi yang bisa kita kaji lebih jauh," tuturnya.

Sebagai informasi, pembentukan bank infrastruktur dicanangkan pada saat menteri keuangan masih dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Sampai saat ini pembentukannya belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Padahal, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) digadang-gadang menjadi bank infrastruktur.