Bank Dunia desak pemerintah segera rampungkan revisi DNI

Merdeka.com - Isu belum selesainya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi sorotan Bank Dunia. Kebijakan itu dipercaya akan menumbuhkan investasi tahun depan, ketika pertumbuhan sektor riil stagnan, sedang pasar keuangan terancam melambat.

Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menuturkan, tantangan pemerintah adalah memastikan dukungan, supaya aliran modal asing tetap lancar, bahkan kalau perlu meningkat. Sebab, nyatanya selama ini, porsi Penanaman Modal Asing (PMA) walaupun mencetak rekor sebetulnya masih kalah dibanding negara lain.

"Tiga tahun terakhir memang realisasi investasi asing menggembirakan, tapi sebetulnya PMA yang diperoleh Indonesia belum banyak, jika dibandingkan potensi investasi di negara ini yang melimpah ruah," ujarnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta, Senin (16/12).

Diop membandingkan realisasi investasi PMA Indonesia sepanjang semester I 2013 yang masih di bawah, Vietnam, China, India, Malaysia, ataupun Singapura. Sebagai gambaran, Negeri Tirai Bambu sepanjang enam bulan pertama tahun ini mendapatkan suntikan modal asing sebesar USD 1,98 miliar (setara Rp 750 triliun). Sebaliknya, di periode yang sama, Indonesia hanya meraup Rp Rp 132,2 triliun.

"Bahkan, capaian Indonesia tak sampai separuh dari China. Ini merupakan sinyal bahwa Indonesia butuh lebih banyak PMA, dalam waktu dekat," kata Diop.

Topik pilihan: BRI | BPR

DNI, menurut Bank Dunia, tetap merupakan instrumen yang memadai untuk menggenjot partisipasi modal asing di Tanah Air. Sebab, tambahan investasi akan mengamankan ketersediaan dana eksternal, artinya, bisa semakin menurunkan defisit neraca akun berjalan yang selama ini menghantui Indonesia.

"Revisi DNI ini penting untuk direalisasikan segera. Meski tantangannya, selain itu, pemerintah Indonesia perlu sekaligus melancarkan hambatan berusaha, sehingga menciptakan pesan positif bagi dunia usaha," ungkap Diop.

Dalam laporan triwulanan terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diproyeksikan melambat. Produk Domestik Bruto (PDB) diramalkan cuma tumbuh 5,3 persen, di bawah capaian 2013 sebesar 5,6 persen. Rata-rata inflasi tahunan diperkirakan mencapai 6,1 persen, dengan defisit APBN 2,1 persen, serta defisit neraca berjalan 2,6 persen.

Menanggapi saran Bank Dunia, Kepala BKPM, Mahendra Siregar, memastikan DNI akan segera selesai dalam waktu dekat. Pihaknya sudah merampungkan diskusi dengan pengusaha maupun kementerian/lembaga terkait, soal bidang usaha mana yang boleh dibuka buat asing. Cuma dia belum tahu, kapan pertemuan yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa itu akan digelar.

"Untuk DNI, kami hanya tinggal menunggu rapat koordinasi saja dari kantor menko perekonomian," ujarnya.