Bank Dunia dan IMF penjajahan gaya baru, pantas Jokowi kritik keras

Merdeka.com - Joko Widodo menjadi presiden Indonesia pertama yang berani mengkritik peran dan dominasi lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan Asian Development Bank (ADB) dalam tataran ekonomi dunia. Pandangan yang menyebutkan bahwa lembaga asing menjadi satu-satunya yang paling mampu menyelesaikan persoalan ekonomi dunia, harus dibuang jauh-jauh.

Sebab, pada kenyataannya lembaga asing tersebut justru tidak bisa menghadirkan rasa keadilan di dunia. Gap atau jurang perbedaan antara negara maju dan berkembang masih sangat lebar.

Jokowi meminta lembaga internasional tersebut direformasi total sehingga menjadi lembaga keadilan bagi seluruh anggotanya. Bukan hanya menguntungkan negara-negara maju, tetapi juga menguntungkan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan IMF dan Bank Dunia memang harus dikritisi. Salah satu alasan, kebijakan lembaga asing tersebut sangat menguntungkan negara-negara maju.

"Kalau memang dari kebijakan memang harus direformasi. Mereka lebih kepentingan negara maju dan mengeksploitasi negara berkembang," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (23/4).

Enny ikut mengkritik keberadaan lembaga asing tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan IMF dan Bank Dunia sama saja reinkarnasi penjajahan dengan gaya baru. Dengan begitu, kata dia, Presiden Jokowi pantas untuk menyampaikan nota protes di hadapan sejumlah pemimpin negara-negara berkembang.

"Ini kan sama saja reinkarnasi penjajahan. kita ini ajukan nota protes kepada mereka (IMF dan Bank Dunia)," kata dia.

Bukan hanya Indonesia yang pernah melayangkan kritik pada lembaga internasional itu. Dia ingat betul, nota protes pernah disampaikan Malaysia melalui Perdana Menteri saat itu yaitu Mahathir Mohamad saat krisis 1998. Namun, protes tersebut tidak diindahkan kedua lembaga tersebut.

Kejadian berulang setelah lebih dari 17 tahun. Kali ini kritik dilontarkan Presiden Jokowi. Dia menyampaikan protes terhadap Bank Dunia dan IMF yang ternyata mendapat sambutan baik dari pemimpin negara berkembang.

Jokowi berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru.

"Kita mendesak dilakukannya reformasi arsitektur keuangan global untuk menghilangkan dominasi kelompok negara atas negara-negara lain. Saat ini, dunia membutuhkan pimpinan global yang kolektif, yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab," ucap dia.