Bangun pabrik baru, Pupuk Indonesia raih pinjaman Rp 3,2 T dari BNI

Merdeka.com - Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Holding Company senilai Rp 3,2 triliun. Fasilitas ini akan dipergunakan oleh PT Pertrokimia Gresik, salah satu perusahaan anak Pupuk Indonesia Holding Company, untuk membangun proyek Amoniak dan Urea (Amurea) II di Gresik.

"Kerja sama ini menunjukkan dukungan dan komitmen BNI terhadap program Pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, melalui dukungan kepada industri pupuk yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat," ujar Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto pada saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi Proyek Pembangunan Amoniak dan Urea II, di Gedung BNI Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, kemarin.

Perjanjian Kredit ini ditandatangani oleh Direktur Bisnis Banking I BNI Herry Sidharta dan Direktur Utama Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman.

Produksi pertanian yang semakin meningkat berdampak pada permintaan pupuk yang semakin besar. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus berproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Proyek Amurea II ini sangat penting peranannya dalam rencana memenuhi kebutuhan pupuk secara nasional tersebut. Konsumsi pupuk di Indonesia secara total tumbuh rata-rata 2,86 persen per tahun dan sebagian besar konsumsi pupuk adalah jenis Urea dan NPK yang mencapai rata-rata 76 persen dari konsumsi pupuk nasional.

Penyediaan pupuk berguna untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan nasional. Pada 2015, industri pupuk masih memiliki prospek yang cerah terlihat dari rencana program pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan dengan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 35,7 triliun (naik dibanding 2013 sebesar Rp 15,9 triliun).

Dengan dibangunnya pabrik, kebutuhan bahan baku untuk memproduksi pupuk NPK sebanyak 2,8 juta ton per tahun dan pupuk ZA sebanyak 750.000 ton per tahun, akan terpenuhi. Dengan begitu, ketergantungan pada impor amoniak yang fluktuasi harganya sulit diprediksi, bisa dikurangi. "Ini juga sekaligus menghemat devisa negara," ujar Hidayat. (mdk/bim)