Bangun citypark di Medan dan Surabaya, Perumnas rogoh Rp 600 M
Merdeka.com - Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas) berupaya merampungkan dua komplek perumahan berbasis kota (citypark) di Medan dan Surabaya. Proyek utama itu menyerap mayoritas belanja modal tahun ini.
Direktur Pemasaran Perumnas Muhammad Nawir menjelaskan, dua citypark itu upaya mereka melanjutkan kisah sukses saat BUMN ini sukses membangun kota satelit Depok pada era 1980-an.
Untuk pembangunan di Sukarami, Medan, pengadaan lahan bekerja sama dengan PTPN II. Luasnya mencapai 800 hektare. Selain dijual ke konsumen menengah ke bawah, karyawan PTPN dan pensiunan BUMN perkebunan itu juga bisa tinggal di sana.
"Kalau di Medan itu tanahnya sudah ada, modal awalnya untuk itu butuhnya Rp 200-300 miliar tapi tentu tidak satu waktu," kata Nawir di Jakarta, Jumat (18/7).
Sejauh ini, Nawir menyebut pengerjaan proyek di Medan masih menunggu perizinan dari Kabupaten Deli Serdang hingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Izin bertahap lantaran proyek Perumnas dianggap besar. "Untuk launching kemungkinan semester II tahun depan," ujarnya.
Sedangkan lahan proyek Citraland di Surabaya bertempat di Driyorejo, sebelah barat Kota Pahlawan itu, seluas 400 hektare. Lokasinya strategis, karena dilewati tol Surabaya-Mojokerto serta bersebelahan dengan komplek Citraland.
Dengan faktor itu, Nawir menyatakan untuk proyek di Surabaya pihaknya akan lebih menyasar kalangan menengah atas. Biaya pengembangan pun lebih mahal, dengan perkiraan hingga Rp 600 miliar tahun jamak.
"Di Surabaya tahap awal, kita bangun dulu kawasan komersilnya ruko-ruko 10 hektare, rencana launching September 2014," ungkapnya.
Total belanja modal Perumnas sepanjang 2014 mencapai Rp 600 miliar. "Kita pendanaan dari cashflow internal dan dari pasar uang seperti perbankan," imbuh Nawir.
Selain terserap buat membangun dua citypark ini, belanja modal sepanjang 2014 juga dipakai Perumnas untuk menggarap proyek tradisional mereka. Yakni perumahan PNS bekerja sama dengan 16 pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.
Beberapa contohnya, kata Nawir, adalah pengadaan rumah pegawai negeri golongan I dan II di Kabupaten Ngada, Taliwang, dan Penajam Paser.
"Itu utamanya untuk PNS golongan rendah, satu unitnya Rp 70 juta, bahkan ada yang cuma Rp 55 juta. Terutama pemda pemekaran yang butuh perumahan, karenanya kita enggak melihat soal margin," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaMasa Tenang Pemilu 2024, Gibran Datangi Lokasi-Lokasi Ini
Taman bersejarah yang erat berkaitan dengan Pura Mangkunegaran itu direvitalisasi sejak tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen
Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.
Baca SelengkapnyaBUMN Pertamina Turun Tangan Bantu UMKM Berdaya Saing Global, Ini Dilakukan Perusahaan
Sejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaAirlangga Tinjau PSN Pelabuhan Patimban: Ditargetkan Rampung 2029 & Habiskan Investasi Rp40 Triliun
Pelabuhan Patimban dapat menampung sebanyak 223 ribu Completely Built Up (CBU) atau tembus lebih dari 100 persen.
Baca SelengkapnyaProyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaPemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaPengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca Selengkapnya