Bahaya laten politisi duduk di kursi komisaris BUMN

Merdeka.com - Aroma politik balas budi sangat terasa dalam penunjukan komisaris perusahaan BUMN. Gaji besar dan jabatan prestisius di perusahaan pelat merah, cukup sebagai ucapan terima kasih atas jasa mereka memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam pertarungan menuju kursi presiden dan wakil presiden tahun lalu.

"Karena politisi dan tim relawan itu mau jadi apa kalau tidak dipilih menjadi petinggi BUMN? Mereka kan menganggur setelah kampanye Jokowi. Maka itu Jokowi memasukkan mereka menjadi komisaris perusahaan perbankan di BUMN sebagai balas budi juga," ujarnya Ketua Serikat Pekerja BUMN Arif Puyono kepada merdeka.com, Selasa (24/3).

Pengamat Ekonomi Politik Dawam Rahardjo melihat bobroknya sistem perusahaan BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. Rini dituding asal-asalan menunjuk komisaris perusahaan BUMN demi kepuasan politik.

"Orang politisi memiliki cara berpikir yang berbeda, harusnya dari kalangan profesional," ungkapnya.

Cukup mengerikan melihat kentalnya rasa politik di perusahaan BUMN. Kondisi ini berpotensi menjadi bahaya laten dan bom waktu yang kapan pun bisa menghancurkan perusahaan BUMN. Padahal, Presiden Joko Widodo meminta BUMN untuk meningkatkan kinerja dan punya peran strategis dalam pembangunan nasional.

Bahaya laten yang dimaksud adalah sulitnya mengontrol kinerja perusahaan BUMN dari penyalahgunaan wewenang dan potensi penyelewengan anggaran. Sebab, petinggi perusahaan pelat merah diisi orang-orang kepercayaan atau yang berjasa mengantarkan Jokowi-JK ke gerbang istana.

"Bahayanya, pasti pemerintah tidak akan bisa mengontrol kinerja mereka karena dianggap percaya lantaran sebagian besar tim relawan Jokowi," tegasnya.