Bagi-bagi tanah perkebunan hanya obrolan meja presiden

Merdeka.com - Janji pemerintah untuk membagikan tanah sekitar 8,5 juta hektar lahan terlantar sampai saat ini tidak terealisasi. Janji yang digaungkan pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat terpilih tiga tahun yang lalu ini berisi tentang tanah hak guna usaha yang habis serta tanah timbul.

Saat pengangkatan Hendarman Supandji sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, Presiden SBY secara tegas memerintahkan mantan jaksa agung ini menyukseskan pendistribusian tanah atau reforma agraria dan penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong Indonesia untuk bisa swasembada pangan dan tidak mengandalkan impor. Saat ini kontribusi ekspor produk pertanian hanya mencapai 2,55 persen dari total ekspor nasional. "Padahal secara ekonomi sektor perkebunan dan pertanian bisa mensejahterakan rakyat yang berada di area perkebunan," ujar pengamat agraria Harbrinderjit Singh Dillon saat dihubungi merdeka.com, Minggu (29/7).

Dia mengatakan dari laporan yang dia terima sudah banyak tanah yang dikuasi saat ini yang hak guna usahanya sudah habis. Hal ini harusnya dijadikan momentum oleh pemerintah untuk kembali menerapkan pola perkebunan untuk rakyat. Bukan di kembalikan pada perusahan perkebunan dengan pola kerja sama swasta pemerintah. "Pemerintah harus lebih arif dalam mengonversi lahan. Utamanya harus diprioritaskan pada rakyat," katanya.

Dia menilai apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya terlalu banyak diomongkan, tanpa ada implementasi."Kalau memang benar ada 8,5 juta tanah yang terlantar segera distribusikan pada rakyat. Bangun infrastrukturnya, irigasinya. Pastinya ekonomi masyarakat bisa bergerak," ujarnya.

Deputi Bidang Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin mengatakan solusi yang bisa diterapkan oleh perusahaan agar masyarakat sekitar perkebunan bisa untung dan perusahaan tidak mengalami gangguan adalah mengajak masyarakat untuk bermintra secara kelompok. Caranya adalah tanah yang dipersengketakan diberikan pada masyarakat untuk dikelola secara kelompok dan perusahaan memberikan berbagai pendampingan agar hasil perkebunan bisa optimal dan sesuai dengan target."Ini solusi yang paling moderat," katanya.

Dia mengatakan berkonflik dengan masyarakat, tetap merugikan pada kas perusahaan. Perusahaan perkebunan mau tak mau harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pengamanan baik yang diberikan pada aparat keamanan maupun membuat pam swakarsa. "Dari pada dananya buat pengamanan lebih baik mengajak masyarakat bermintra," ujarnya.

Iwan bercerita, asal mula konflik agraria adalah dari warisan kolonial Belanda yang mencaplok lahan perkebunan tanpa ganti rugi. Serta, warisan orde baru yang mencaplok lahan masyarakat dengan ganti rugi yang rendah. "Maka saat ini dengan era saat ini, masyarakat menuntut haknya di kembalikan. Tapi perusahaan BUMN tidak bisa begitu saja memberikan dengan alasan tanah tersebut aset negara," ungkapnya.

Dia mengkritik pola pemerintah SBY yang hanya menerima laporan konflik tanah dan rekomendasi satgas yang dibentuknya, semisalnya Mesuji, hanya jadi obrolan di meja. Padahal, saat ini ada sekitar 1,7 juta hektar tanah yang dikuasai koorporasi besar yang berpotensi memicu konflik. "Setiap ada konflik, presiden hanya menghimbau pada angin. Tanpa memberikan saluran ke mana masyarakat mengadu dan hasil akhirnya apa. SBY hanya bergumam," katanya.