Merdeka.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction (NGL) dalam rangka pengoperasian, pemanfaatan dan optimalisasi aktiva Kilang LNG Badak, di Bontang, Kalimantan Timur.

Penandatanganan perjanjian ini merupakan rangkaian proses pengelolaan Kilang LNG Badak yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara dan telah diserahkelolakan kepada LMAN melalui Keputusan Dirjen Kekayaan Negara Nomor Kep-1 14/KN/2016.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan upaya dari pemerintah dalam mempertahankan operasi kilang LNG Badak Pasca 2017.

"Sebagaimana diketahui oleh kita bersama Menteri Keuangan telah menunjuk PT Badak NGL sebagai operator kilang dalam rangka pemrosesan gas menjadi LNG di kilang LNG Badak pasca 2017," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan Pemerintah berkeyakinan bahwa kewenangan yang telah diberikan kepada LMAN dan PT Badak NGL dapat dilaksanakan dengan baik. Dia berharap agar Kilang LNG Badak ke depannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dengan demikian, aset tersebut dapat dioptimalkan untuk kepentingan rakyat dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "LMAN dan PT Badak NGL akan bersinergi dan berkolaborasi dalam mempertahankan operasi kilang LNG Badak demi ketahanan energi nasional," imbuhnya.

Untuk diketahui, fasilitas Kilang LNG Badak memiliki nilai sebesar Rp 16 Triliun, yang terdiri dari 8 train/kilang pemrosesan LNG, 6 tangki penyimpanan LNG, 5 tangki penyimpanan LPG, den 3 loading dock dan utilitas lainnya.

Aset tersebut diharapkan dapat terus dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh produser gas di Kalimantan Timur sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi domestik dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik dari sektor migas maupun PNBP dari Optimalisasi Barang Milik Negara.