Merdeka.com - Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan uji publik atas naskah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (RPMK Pajak E Commerce) sebelum diterbitkan.

“Uji publik atas naskah RPMK Pajak E Commerce harus dilakukan sebelum disahkan agar asas formal dan material pembentukan peraturan terwujud," ungkap Ketua Umum idEA, Aulia E. Marinto dalam "Media Briefing" di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurutnya, dengan adanya uji publik, Kementerian Keuangan akan mendapatkan lebih banyak masukan dari berbagai pihak yang dapat melengkapi aturan tersebut.

"Usulan dan masukan secara lisan dan atau tertulis draft pemangku kepentingan seperti pelaku usaha e-commerce, akademisi maupun masyarakat luas yang disampaikan pada saat uji publik merupakan satu kesatuan yang harus diselenggarakan pada saat pembentukan sebuah kebijakan," jelasnya.

Selain itu, partisipasi publik juga penting agar aturan yang dikeluarkan pemerintah betul-betul bermanfaat dan dan dapat mendorong pertumbuhan sektor e-commerce. "Partisipasi publik penting dilakukan guna memastikan kebijakan tersebut tidak menghambat laju pertumbuhan pelaku usaha e-commerce terutama yang berbisnis di marketplace," sambungnya.

Aulia mengatakan selama ini, Kementerian keuangan baru melakukan sosialisasi konsep peraturan, sedangkan draft peraturan belum didiskusikan dengan pelaku e-commerce. "Yang disampaikan kepada kami baru berupa sosialisasi konsep dan bukan berupa naskah draft PMK yang dimaksud," tandas dia.