Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, sejak 2013 sampai 2014 terjadi penyusutan aset-aset negara. Namun dia tidak menyebutkan besaran penyusutan aset. Persoalan ini menjadi fokus perhatian untuk diselesaikan. Menteri PU dan Pera Basuki Hadimuljono mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk persoalan ini.

"Kita sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan soal aset negara ini. Menurut data Kementerian PU aset negara saat ini bernilai Rp 700 triliun untuk kualifikasi aset inventarisir dan aset tak berwujud senilai Rp 23 miliar," ujar Basuki di Jakarta, Rabu (21/1).

Dia mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada semester I-2013 memberikan penilaian Wajar Tanpa Alasan (WTP) untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat. Namun, tetap ada catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti Kementerian PU dan Pera.

Basuki mengaku memiliki banyak pekerjaan rumah dan belum diselesaikan dari hasil audit itu. Pertama, pada bagian Pekerjaan Umum terdapat 39 temuan dengan 65 rekomendasi.

"Dari 65 tersebut, baru 28 yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. Sementara sisanya 37 memang sudah ditindaklanjuti tapi belum sesuai dengan rekomendasi BPK," kata Basuki.

Sementara rekomendasi terkait sektor Perumahan Rakyat, BPK mencatat 8 temuan dengan total 19 rekomendasi. Menurutnya, belum semua rekomendasi bisa dijalankan.

"Dari 19 rekomendasi tersebut 7 diantaranya sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.