Aset Kripto Ramai Disebut Haram, Ini Kata Bappebti

Merdeka.com - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur menilai bahwa cryptocurrency atau mata uang digital kripto haram. Dasar keputusan haram ini dengan mempertimbangkan pola transaksi mata uang kripto (cryptocurrency) lebih banyak unsur spekulatif dan tidak terukur.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tirta Karma Senjaya menanggapi pernyataan tersebut. Dia mengatakan, aset Kripto merupakan salah satu komoditas yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat diperdagangkan secara konvensional.

"Perdagangan Aset Kripto merupakan perdagangan konvensional, murni transaksi barang antara penjual (pemilik barang) dengan pembeli (pemilik uang)," katanya kepada merdeka.com, Jakarta, kamis (28/10).

Tirta mengatakan, perdagangan pasar fisik aset Kripto dilakukan secara terbuka. Pihak yang ingin membeli aset Kripto memasukkan nilai sesuai kemampuan keuangan yang dimilikinya maka yang bersangkutan juga akan memperoleh barang yang jumlahnya ekuivalen dengan nilai uang tersebut.

"Pihak yang tidak memiliki aset Kripto tidak dapat menjadi penjual. Aset Kripto dapat disimpan secara offline dengan mencetak dan mengamankan kode kriptografi enkripsinya pada tempat yang aman, contoh safe deposit box atau sejenisnya," katanya.

Dia menambahkan, fluktuasi harga aset Kripto bukan hanya berdasarkan supply and demand namun juga didasarkan pada pertimbangan latar belakang pembuatannya, tujuan pembuatannya, bonafiditas tim yang membuatnya dan faktor pendukung lain.