Apindo: PSBB Tak Selesaikan Masalah Kalau Masyarakat Tak Terapkan Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum akan protokol kesehatan. Sehingga upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 bisa berbuah manis.
"Memang orangnya relatif sangat mengabaikan (protokol kesehatan). Contohnya di pasar-pasar tradisional seperti itu," terangnya dalam webinar bertajuk Implementasi PPKM Jawa-Bali: Kesiapan Sektor Bisnis dan Pelaku Usaha, Jumat (8/1).
Untuk itu, pemerintah diminta agar tidak lagi menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa kedaruratan kesehatan ini. Sebab, cara ini dinilai justru merugikan aktivitas bisnis di tanah air.
"Iya. Takutnya salah ngunci. Yang dikuncinya sektor usaha, yang lainnya yang jadi masalah. Jadi kalau menurut saya PSBB berapa kali pun gak akan nyelesain masalah. Kalau akar masalah tadi yang saya bilang, dari (kesadaran protokol kesehatan) masyarakat itu tidak kita antisipasi," tegasnya.
Pun, terkait klaster Covid-19 di industri manufaktur diyakini asal muasal penularan Covid-19 berasal dari lingkungan masyarakat. Sehingga dipastikan bukan berasal dari lingkungan kerja sebagaimana berdasarkan hasil tracking yang dilakukan.
"Kalau kita nih di manufaktur misalnya, memang betul ada beberapa (penularan Covid-19) yang juga cukup besar. Tapi, begitu kita telusuri itu dapatnya dari lingkungannya, bukan karena lingkungan kerja tapi lingkungan rumahnya," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Membuang sampah sembarangan telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang juga berdampak buruk pada kesehatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaBahkan, tak sedikit dari mereka yang berjatuhan dan mengeluh akibat terpapar sinar matahari yang begitu menyengat
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dibantu PBB, Indonesia Bangun Sistem Kesehatan yang Tahan Terhadap Perubahan Iklim
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaTema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan. Lalu teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi
Baca SelengkapnyaPemerintah terus mendorong penyaluran beras SPHP ke Pusat Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk di distribusikan ke pasar tradisional maupun retail modern.
Baca Selengkapnya