Merdeka.com - Pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 8,51 persen di tahun 2020, yang berlaku nasional. Pemprov Kaltim sendiri hari ini, telah menetapkan UMP Tahun 2020 Rp2,981 juta. Meski menerima, pengusaha tengah menggodok usulan klasterisasi upah yang nantinya akan diajukan ke pemerintah.

"Secara Undang-undang, memang kita tidak mungkin menolak itu. PP 78 tahun 2015 sudah menetapkan, memformulasikan perhitungan dari UMP sebelumnya, dikalkulasikan inflasi nasional dan PDB," kata Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur Reza Faddilah, kepada merdeka.com di kantor Gubernur Kaltim, Jumat (1/11).

Kendati demikian, Apindo saat ini tengah berupaya mengajukan solusi kepada pemerintah, perihal klasterisasi upah berdasarkan kelas usaha. Nantinya, penetapan upah klasterisasi akan dilakukan berdasarkan klasifikasi usaha kecil, menengah dan usaha sekala besar sesuai dengan pembagian level kebutuhan hidup layak (KHL).

"Angka UMP itu mungkin bagi perusahaan level besar, tidak masalah. Tapi skala menengah dan kecil, dan marjinal, mungkin jadi polemik tidak terlaksana, terjadi penangguhan dan sebagainya," imbuhnya.

"Usulan itu belum matang. Kita masih diskusi, di kementerian dan Bappenas, coba ajukan ke pemerintah. Agar upah, sesuai kemampuan. Sebab, PP 78 itu, kalau tidak dilaksanakan secara Undang-undang dan hukum itu salah," terang Reza.

Reza tetap berharap, dengan penetapan UMP, diharapkan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Terlebih lagi, di Kalimantan Timur, diharapkan berdampak bagi dunia usaha setelah penetapan ibu kota negara (IKN) baru.

Tapi kalah sampai titik kulminasi, dan terpaksa melakukan itu (PHK), kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. "Dia (pengusaha) punya tanggung jawab moril kan bagi pekerjanya. Selama ini, kita buka komunikasi, kita bantu serikat pekerja. Dari pengalaman, satu kejadian (perusahaan) down, kita optimis ada substitusi berikutnya. Misal sektor perkayuan, ada menjadi sektor perusahaan lain," tandasnya.