APBN per Kuartal I 2022 Catatkan Surplus Rp19,7 Triliun

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kuartal I 2022 mencatatkan surplus sebesar Rp 19,7 triliun atau 0,11 persen dari produk domestik bruto.

Menkeu menegaskan, dalam mengantisipasi dan menghadapi gejolak dan tekanan global yang masih berlangsung, APBN akan terus melakukan respons secara aktif dan memposisikan menjadi shock absorber di dalam rangka tetap terus melindungi dari sisi kesehatan.

"Karena pandemi covid-19 belum selesai dan APBN juga melindungi dari sisi masyarakat dalam bentuk daya beli dan terutama kelompok yang paling rentan," ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2022, Rabu (13/4).

Pada saat yang bersamaan APBN mulai dipulihkan kesehatannya serta tetap mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini APBN akan melakukan multiple objektif atau tujuan yang multiple.

Yaitu tetap melindungi kesehatan dari sisi pandemi yang belum berakhir, mendukung masyarakat dari sisi daya beli, dan bantuan sosial terutama kelompok yang paling rentan, menjadi pemulihan ekonomi nasional, serta tetap menjaga dan mengembalikan kesehatan APBN.

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBN

Menteri Sri Mulyani merinci realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 302,42 triliun atau setara 16,38 persen dari target APBN 2022. Angka ini tumbuh sebesar 37,73 persen year-on-year.

"Perbaikan pendapatan negara terutama akibat pemulihan dari kinerja dunia usaha dan juga kenaikan harga komoditas, serta juga kenaikan impor dan ekspor yang dibutuhkan untuk menopang kebutuhan ekonomi yang makin tinggi," jelas Menkeu.

Namun, di sisi realisasi belanja negara terjadi perlambatan sebesar 0,1 persen mencapai Rp 282,7 triliun atau setara 10,4 persen dari pagu. Meskipun, mengalami sedikit perlambatan realisasi belanja, hal ini masih membaik apabila dibandingkan periode Januari 2022 yang waktu itu mengalami kontraksi hingga 13 persen.

"Membaiknya realisasi Belanja Negara didukung oleh belanja pemerintah pusat yang teralisir sebesar Rp 172,2 triliun," ucapnya.

Belanja ini mencakup belanja operasional dari kementerian dan lembaga maupun belanja program dari Kementerian lembaga terutama untuk belanja infrastruktur dan belanja bantuan sosial.

"Penyaluran bantuan sosial dalam hal ini mengalami kenaikan dengan pelaksanaan bantuan program Indonesia Pintar, program keluarga harapan tahap pertama dan pencairan bantuan kartu sembako," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sementara untuk, belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 93,6 triliun terutama untuk pembayaran subsidi energi yang meningkat.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6