Angkasa Pura I punya ide 'kawinkan' empat bandara

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menawarkan 10 bandara yang selama ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada pihak swasta. Terkait rencana itu, PT. Angkasa Pura (AP) I menilai pemerintah masih melakukan pemetaan investor.

"Kalau kita memang dari pemerintah belum ada. Mereka baru check market, jadi ingin melihat bagaimana respons masyarakat jika ini dikomersialkan," ujar Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo usai acara peresmian media center di kantornya, Jakarta, Jumat (3/1).

Angkasa Pura I sendiri punya ide lain untuk menyiasati kebutuhan anggaran bandara-bandara perintis. Otoritas bandara mewacanakan mengawinkan beberapa bandara. Bandara Labuan Bajo dengan Bandara Bali atau Bandara Ternate dengan Tarakan. Penyatuan bandara sesuai potensi setiap wilayah.

"Misal Labuan Bajo dikawinkan dengan Bali kan turis destination. Bandara Ternate dan Tarakan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menawarkan 10 bandara yang dipegang oleh UPT Kemenhub dikelola oleh swasta. Alasan dilepasnya pengelolaan bandara pada pihak swasta tidak lain karena alasan pendanaan. Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola bandara.

"Sebetulnya butuh anggaran yang banyak dan pemerintah belum siap. Makanya kita over ke swasta baik dibangun maupun yang sudah dioperasikan yang akan ditawarkan," ujar Kepala pusat komunikasi publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan kepada merdeka.com, Jumat (15/11).

Dia menyebutkan, UPT Kemenhub mengelola sekitar 100 bandara di Indonesia. Secara bertahap, bandara-bandara itu akan diserahkan pengelolaannya pada pihak swasta.

Bagi yang bersedia, akan diberikan semacam konsesi atau kontrak pengelolaan. Di dalamnya ada ketentuan soal bagi hasil. "Tapi pemerintah akan menerima bagian atau hasil keuntungan,"

Bambang menyebutkan, 10 bandara yang ditawarkan antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Radin Inten II (Lampung).

Tidak hanya menyerahkan pengelolaan bandara pada pihak swasta, Kemenhub juga berencana membangun bandara-bandara baru yang pembangunannya juga diserahkan ke pihak swasta. Semisal pembangunan bandara Kulon Progo di DIY, Kertajati di Jawa Barat dan bandara di Bali Utara. Untuk FS dan penentuan lokasi bandara Kulon Progo serta Bali Utara sudah rampung.

Sementara Bandara Kertajati, pembangunannya dijadwalkan dimulai tahun ini. "Kertajati itu untuk infrastruktur dasar dikerjakan Kementerian Perhubungan, untuk terminal dikerjakan oleh Pemprov Jabar dan swasta. Anggarannya sekitar Rp 3-4 triliun di bawah biaya Bandara Kualanamu," jelasnya.