Angka Pekerja yang di PHK dan Dirumahkan Bisa Ditekan
Merdeka.com - Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono berharap, paket kebijakan fiskal maupun moneter yang dilakukan pemerintah bisa menekan angka pekerja yang dirumahkan dapat segera ditekan, dan dipenuhi haknya oleh perusahaan apabila terpaksa memutus kontrak pekerjanya.
Sebab, berkaca pada kondisi saat ini banyak pekerja korban PHK dan dirumahkan hanya dibayarkan separuh gaji bahkan ada yang gigit jari karena upahnya tidak dibayarkan sama sekali.
"KSPI juga mengkhawatirkan akan adanya pengangguran besar. Belum lagi dari data Kemenaker terkait tenaga kerja yang ter PHK dan dirumahkan hingga 1,5 juta jiwa," kata KSPI, Kahar S Cahyono saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (15/4).
Menurutnya, program kartu prakerja yang digadang-gadang pemerintah menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat wabah corona salah sasaran. Sebab, yang dibutuhkan oleh pekerja adalah bantuan langsung tunai maupun sembako yang merupakan kebutuhan utama di saat kondisi ekonomi sulit.
Sebab, menurutnya biaya pelatihan untuk program kartu pekerja sebesar Rp. 1.000.000 per orang dianggap terlalu besar dan hanya akan menguntungkan mitra program ini.
Untuk itu KSPI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta memberikan sanksi yang tegas bagi sejumlah perusahaan yang tidak memberikan hak pekerja secara penuh di tengah pandemi covid-19.
Hal yang sama diungkapkan Analis Valbury Asia Futures, Lukman Leong, yang juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang efektivitas berbagai paket kebijakan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak wabah corona. Karena tidak dipungkiri tingginya jumlah pekerja yang terdampak wabah corona menandakan belum maksimalnya perbaikan ekonomi di lapangan.
Menurut Lukman sebaiknya pemerintah memfokuskan bantuan berupa stimulus kebijakan fiskal karena dianggap lebih bermanfaat besar bagi dunia usaha, seperti keringanan pajak beserta turunannya. Dibandingkan memberikan kebijakan moneter yang justru mempunyai waktu lebih lama untuk diserap oleh pasar manfaatnya.
Selain itu, pengawasan penggunaan anggaran bantuan ekonomi juga perlu diperketat. Sebab di saat kondisi ekonomi sulit ada sejumlah pihak yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri dengan melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita belajar dari pengalaman, makanya cegah potensi korupsi," tutupnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini
Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca SelengkapnyaDewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaCatat, Karyawan yang Masuk Kerja di Hari Pencoblosan Berhak Dapat Uang Lembur
Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya