Anggota DPR Wanti-Wanti Penyelewengan Penyaluran Subsidi Pupuk Lewat Kartu Tani

Merdeka.com - Ketua Komisi IV, DPR-RI, Sudin mengusulkan penyaluran dana subsidi pupuk disalurkan melalui Kartu Tani. Sehingga, petani yang menerima subsidi bisa membeli pupuk secara langsung tanpa perlu membeli di agen penyalur yang ditunjuk pemerintah.

"Bisa tidak subsidi itu dicairkan lewat Kartu Tani saja? Dananya dimasukkan ke Kartu Tani, itu juga kalau datanya benar dan valid," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Namun, untuk bisa merealisasikan usulan tersebut, Kementerian Pertanian harus memiliki data penerima subsidi pupuk yang valid. Lalu aturan penerima subsidi juga dibatasi maksimal memiliki lahan pertanian 1 hektare dari yang saat ini maksimal 2 hektare.

Alasannya, sulit menemukan petani yang memiliki lahan maksimal 1 hektar. "Kalau petani benar ini punya 1 hektar saja susah, makanya harus dipatok maksimal 1 hektar," kata dia.

Sayangnya, Sudin mengaku pesimis usulannya bisa direalisasikan. Sebab masalah menahun distribusi pupuk bersubsidi terletak pada pendataan. "Kalau dilihat-lihat rasanya ini enggak mungkin, malah takutnya nanti ada penyimpangan," kata Sudin.

Belum lagi jika ada program cetak lahan sawah baru. Padahal kata dia, lahan sawah tiap tahunnya terus menyusut. "Cetak sawah juga ini katanya bohong, ada banyak penambahan lahan baru tapi malah yang saya tahu ada penyusutan lahan," kata dia.

Sudin menilai, kunci perbaikan dalam program Kartu Tani ada di tangan Bank Himbara. Bila data yang dimiliki sudah valid, maka Bank Himbara bisa menyalurkan dana subsidi lewat Kartu Tani.

"Saya pikir ini kuncinya ada di Himbara. Kalau data valid ya masukin saja (dana subsidi ke Kartu Tani," kata dia.