Anggota DPR soal Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Tak Perlu Dibesar-besarkan

Merdeka.com - Komisi II DPR RI ramai-ramai meminta penjelasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai mundurnya ratusan CPNS 2021 yang telah dinyatakan lulus tes.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memandang persoalan mengenai mundurnya sejumlah CPNS 2021 tidak perlu dilebih-lebihkan. Sebab, persentase jumlah yang mundur dan yang diterima terhitung masih kecil.

Diketahui, ada sekitar 105 orang yang mundur dari CPNS 2021, sementara 112 ribu orang diterima dan mengikuti proses selanjutnya. Dia memandang keputusan itu selayaknya perlu diapresiasi pemerintah.

"Sebetulnya dari 112 ribu yang diterima, mundur 105, itu sangat-sangat kecil dari presentase. Menurut hemat saya ini jangan dibesar-besarkan," kata dia dalam Rapat Kerja Menteri PAN-RB, BKN, Ombudsman, KASN, LAN dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/6).

Dia mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan tenaga cadangan untuk menutupi kebutuhan CPNS yang mundur. Dia pun membeberkan pengalamannya pernah menjadi pegawai negeri cadangan, yang menurut konfirmasinya, hingga saat ini masih terus diberlakukan.

"Kenapa kita lakukan itu, saya dapat klarifikasi kalau sistem cadangan itu memang ada, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat," katanya.

"Kaum milenial yang melakukan pilihan dari berbagai bentuk lapangan pekerjaan kita berikan apresiasi, jangan terkesan bahwa pegawai negeri itu segala-galanya. Jangan seolah-olah pegawai negeri ini hal yang luar biasa," paparnya.

Pandangan Berbeda

Pandangan berbeda datang dari Anggota Komisi II DPR RI Dian Istiqomah. Dia memandang persoalan mengenai hal ini perlu jadi perhatian. Dia khawatir, mundurnya CPNS ini terus terjadi setiap tahun. Dia khawatir ke depannya akan terus bertambah.

"Saya tidak setuju ketika kita berpikiran yang 0,1 persen itu kita abaikan, karena ke depannya kalau tahun ini kita abaikan, tahun ke depan ini akan meningkat lagi," katanya.

Dalam mengatasi hal ini, dia sepakat dengan adanya sistem pengkaderan dalam menyerap tenaga PNS. Tujuannya guna mengantisipasi jumlah peserta yang mundur ke depannya.

"Jadi menurut saya, saya setuju sekali tadi ada sistem pengkaderan, pembibitan, mohon ini bisa dilaksanakan dengan baik dengan LAN seluruh Indonesia. ini juga akan mengurangi pengeluaran anggaran," katanya.

"Penempatannya nanti akan sesuai di mana mereka kita kaderisasi, sehingga tak adanya lagi penolakan-penolakan," tutupnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com