Anggota DPR: Semua Kendaraan Dinas Harus Gunakan BBM Non-Subsidi
Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Sitompul menegaskan bahwa kendaraan dinas pemerintah harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Ini sebagai salah satu upaya agar penggunaan BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina bisa tepat sasaran .
"Setelah aplikasi MyPertamina diberlakukan, semua kendaran dinas pemerintah harus menggunakan BBM non subsidi. Tujuannya, agar BBM subsidi bisa digunakan oleh masyarakat yang lebih berhak," katanya dikutip dari Antara Mataram, Selasa (12/7).
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini mengatakan, kedatangannya ke Kota Mataram sekaligus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan registrasi MyPertamina di Mataram. MyPertamina ini menjadi alat kontrol pemerintah terhadap pemakai BBM subsidi sehingga BBM subsidi bisa tepat sasaran.
"Harapannya MyPertamina bisa digunakan masyarakat miskin dan UMKM atau tepat sasaran. Bukan diterima orang yang tidak layak," katanya.
Terkait dengan itu, dalam kesempatan itu pihaknya telah meminta Pemerintah Kota Mataram untuk mengalihkan penggunaan BBM subsidi pada kendaraan dinas menjadi BBM non subsidi.
"Jadi semua kendaraan dinas yang ada di Kota Mataram, harus menggunakan BBM non subsidi misalnya pertamax tidak lagi menggunakan pertalite," katanya.
Kata Pemerintah
Menyikapi hal itu, di tempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito mengatakan, dengan adanya kebijakan aplikasi MyPertamina maka pemerintah kota akan melakukan penyesuaian anggaran untuk pengisian BBM kendaraan dinas.
"Ke depan kita akan arahkan kendaraan dinas menggunakan BBM non subsidi. Kemungkinan ada penyesuaian kuota BBM bagi masing-masing pengguna kendaraan dinas," katanya menambahkan.
Menurutnya penyesuaian kuota BBM untuk setiap kendaraan dinas tidak akan berpengaruh signifikan, sebab mobilitas kendaraan dinas di Mataram tidak terlalu jauh karena wilayah Mataram tidak terlalu luas sehingga jarak satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak jauh.
"Untuk kebutuhan akan kita evaluasi, tapi khusus untuk kendaraan pengangkut sampah tetap menjadi prioritas sebab itu menjadi bagian dari pelayanan," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pada cuti lebaran tahun ini Pertamina juga menyiagakan Call Center 135 yang bisa dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan BBM mendadak.
Baca SelengkapnyaGuna menghindari penumpukan antrean di SPBU, Pertamina juga mengajak para pemudik untuk menyiapkan berbagai skema pembayaran digital.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca SelengkapnyaSejak 2023, Pertamina bersinergi dengan BRI untuk menyalurkan bantuan pinjaman modal usaha kepada UMK binaan.
Baca SelengkapnyaHingga 9 April Pertamina Patra Niaga memiliki setidaknya 3 program
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga telah menyelesaikan tugas penyaluran energi bagi masyarakat dengan maksimal sepanjang periode Satgas Nataru.
Baca Selengkapnya