Anggota DPR: Keuangan Pertamina Bisa Kolaps Jika Tak Diselamatkan

Merdeka.com - Anggota Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai keuangan Pertamina bisa kolaps akhir tahun ini, seiring tingginya harga minyak mentah dunia yang tak sebanding dengan harga jual yang ditetapkan. Selain itu, ada penyaluran subsidi yang tepat sasaran, sehingga juga mempengaruhi beban anggaran pemerintah yang disalurkan ke Pertamina.

"Hari ini Pertamina kalau tak segera ditolong akhir tahun ini colapse, catat ya, kalau tidak segera ditolong, Pertamina kolaps akhir tahun ini," kata dia dalam FGD: Kemerdekaan Energi di Tengah Krisis Global, Kamis (11/8).

Sugeng menyebut, Pertamina perlu taat tehadap aturan dari undang-undang BUMN untuk menjadi perusahaan yang harus untung. Di sisi lain sebagai public service obligation (PSO), lalu tak bisa melakukan aksi korporasi sebagaimana perusahaan yang kejar untung.

Kemudian, sejumlah harga jual bahan bakar minyak dan LPG juga ikut ditentukan pemerintah dan BPH Migas. Sementara, dari sisi harga minyak mentah dunia, Sugeng menyoroti adanya perbedaan yang tinggi antara harga acuan indonesia (ICP) yang ditetapkan dalam APBN dan harga internasional. Harga minyak di dunia telah tembus sekitar USD 110 per barel.

"Di BBM, hari ini pertalite harga prduksinnya Rp 17.300, Pertamina hanya jual Rp 7.600, demikian juga di Petamax, (kadar) RON 92, Pertamina hanya jual Rp 12.500, karena biaya produksinya kurang," ujar dia.

Jika dibandingkan dengan BBM yang setara di perusahaan swasta, harganya jauh lebih mahal. Misalnya, Shell 90 setara Pertalite dijual Rp 17.000-an, sementara Shell 92 setara Pertamax dijual sekitar Rp 18.000-an.

Hal yang sama terjadi di sisi LPG. Sugeng menyebut Pertamina menanggung biaya yang cukup besar dari satu tabung gas LPG. Biaya produksi LPG sebesar Rp 15.000 perkilogram. Sementara, agen penjual hanya membayar dsebesar Rp 4.000 perkilogram, ada selisih Rp 11.000 per kilogram yang ditanggung Pertamina dan pemerintah lewat subsidi dan kompensasi.

"maka setiap kita pertamina mensubsidi, karena sudah melewati harga subsidi yang ada di APBN, itu (selisih) Rp 11 ribu, jadi kalau (tabung LPG) 3 kilogram itu (disubsidi) Rp 33 ribu," terangnya.

Polemik harga BBM ini membawa Sugeng pada kesimpulan. Ada tiga pihak yang menurutnya perlu diselamatkan soal kompleksnya harga BBM ini. "Satu, masyarakat, pasti, daya beli masyarakat, kedua APBN kita, ketiga ya BUMN kita. maka dari itu kan Sri Mulyani terakhir menyampaikan tolong kurangi ketat betul untuk konsumsi BBM," bebernya.

Sugeng merinci, kalau subsidi yang saat ini dilakukan masih belum tepat sasaran. Maka dia meminta perlu ada skema baru pemberian subsidi. Menurutnya, ketidaktepatan subsidi BBM mencapai hampir 70 persen atau sekitar 62 persen, dengan penyaluran tepat sasaran hanya 38 persen. Ini mencakup subsidi terhadap Solar dan Pertalite.

Sementara, untuk LPG subsidi tidak tepat sasaran mencapai 42 persen. "Semua orang kan nenteng gas 3 kilogram, padahal kan gas 3 kilogram itu hanya untuk orang yang tak mampu," ujarnya.

Dia menilai subsidi BBM hanya menyasar kendaraan roda dua, angkutan kota, dan truk dengan roda empat. Alasannya, jika mengacu pada besaran CC mobil, belum tentu akan tepat sasaran. "Kalau dengan pendekatan dibawah CC 1500, bayangkan kalau 1 keluarga punya dua mobil, apa itu layak untuk disubsidi?," ujarnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com