Anggaran PSO Kereta Api di 2021 Naik Tajam Jadi Rp3,4 Triliun
Merdeka.com - Alokasi anggaran kewajiban pelayanan publik (PSO) untuk kereta api pada 2021 mengalami peningkatan signifikan dibanding alokasi pada 2020, yaitu menjadi Rp3,4 triliun dari sebelumnya Rp2,5 triliun. Peningkatan anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19 yang masih berkepanjangan.
"PSO ini ditujukan untuk layanan angkutan kereta api kelas ekonomi yang sebenarnya sudah dijalankan sejak 1 Januari 2021 dan akan berakhir pada 31 Desember," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo usai penandatanganan kontrak penugasan PSO di Stasiun Tugu Yogyakarta, DIY, Minggu (14/2).
Dengan adanya layanan public service obligation (PSO) yang meningkat ini, maka diharapkan akan ada semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kereta api, karena tarif menjadi lebih terjangkau.
Selama masa pandemi Covid-19, jumlah penumpang yang memanfaatkan kereta api mengalami penurunan signifikan karena penerapan pembatasan jumlah penumpang sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan dan adanya penurunan mobilitas masyarakat.
"Penugasan PSO ini menjadi wujud kehadiran pemerintah melalui PT KAI. Layanan pun harus tetap dilakukan sesuai standar untuk pelayanan prima," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan, terdapat perubahan mekanisme pembayaran PSO yaitu dari sebelumnya dilakukan tiap triwulan, maka pada tahun ini dilakukan tiap bulan guna memberikan kepastian dan dukungan kinerja bagi PT KAI dalam melayani masyarakat.
Penugasan PSO tersebut terdiri atas kereta ekonomi untuk jarak jauh di tiga lintas yang diperkirakan melayani 1,3 juta penumpang, kereta jarak sedang di 10 lintas dengan 3,2 juta penumpang, serta kereta jarak dekat dan lokal di 28 lintas dengan 21 juta penumpang.
Selanjutnya, kereta rel diesel (KRD) di 15 lintas dengan 3,5 juta penumpang, kereta Lebaran satu lintas yang melayani 26.000 penumpang, KRL Jabodetabek dengan 166 juta penumpang, dan KRL Yogyakarta-Solo yang diperkirakan melayani 2,2 juta penumpang.
Diminta Manfaatkan Anggaran
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal senada yaitu penugasan PSO menjadi bukti kehadiran negara dalam memberikan dukungan pelayanan kepada masyarakat sampai ke pelosok
"Layanan dari PT KAI harus bisa dilakukan dengan prima, konsisten. Oleh karenanya, PT KAI harus mampu memanfaatkan anggaran ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
Menhub mengingatkan salah satu layanan prima yang harus dilakukan KAI di masa pandemi adalah memastikan protokol kesehatan selama perjalanan kereta dapat dilakukan dan dipenuhi dengan baik.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KAI menjelaskan bahwa kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan bersama serta menegakkan tata tertib di dalam kereta api.
Baca SelengkapnyaCalon penumpang yang telah memiliki tiket, bisa melakukan pembatalan tiket di loket stasiun. Nantinya akan dikembalikan 100 persen di luar bea pesan.
Baca SelengkapnyaJika kereta api jadwal yang baru tarifnya lebih tinggi atau naik kelas pelayanan, maka akan dikenakan biaya tambahan untuk selisihnya dan biaya administrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penyesuaian tarif ini, diharapkan dapat mendukung TPJT untuk meningkatkan kualitas pelayanan tol.
Baca SelengkapnyaKAI melakukan upaya evakuasi rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menutup 123 titik perlintasan sebidang antara jalan raya dan jalur kereta api pada 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya