Anggaran perumahan RI cuma 0,1 persen dari PDB, Thailand 2,21 persen

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, mengakui alokasi anggaran untuk sektor perumahan di Indonesia masih sangat kecil. Anggaran ini jauh lebih kecil lagi jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

"Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,1 persen dari produk domestik brutonya untuk sektor perumahan, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan Filipina sekitar 0,31 persen," ucapnya seperti dilansir dari situs kementerian di Jakarta. Sabtu (4/7).

Negara Asia lainnya seperti Thailand mengalokasikan 2,21 persen untuk sektor perumahan. Kalau dilihat dari sektor swasta, mortgage atau kredit perumahan sekitar 3,2 persen dari PDB, kurang lebih sekitar Rp 330 triliun. Di Singapura 53 persen dari PDB-nya, Malaysia 30 persen, Thailand 15 persen dan China 19 persen. "Kalau kita melihat resources yang dialokasikan sektor swasta dan pemerintah masih kecil", terang Maurin.

Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor perumahan ini sebagai salah satu penyebab backlog perumahan di Indonesia selain juga disebabkan oleh kemiskinan yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sehingga kepemilikan rumah masih rendah.

Untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor perumahan, imbuh Maurin, kita saat ini memiliki Rancangan Undang – Undangan Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) dan telah masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas). "Apabila RUU Tapera menjadi Undang – undang, ini akan menjadi resources yang powerful untuk sektor perumahan, karena beban APBN akan berkurang besar," tutupnya.