Anggaran dipotong, Kepala BIG sebut tak pengaruhi pemetaan wilayah

Merdeka.com - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono berharap adanya pemangkasan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak akan memengaruhi kinerja lembaganya dalam melakukan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada skala 1:50.000. Mengingat, pemetaan wilayah membutuhkan dana yang cukup besar.

"Pemerintah juga merencanakan pemotongan anggaran di (APBN) 2016 sebesar Rp 155 miliar. Semoga tidak mempengaruhi start kami untuk menyelesaikan KSP kita," ujar Priyadi di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (27/4).

Dengan demikian, dia berharap agar kementerian dan lembaga (K/L) bisa saling berkomitmen untuk merancang langkah-langkah dalam pemetaan wilayah yang ditargetkan akan selesai pada 2019. Salah satunya, adanya komitmen mengenai anggaran di 2017, agar pemetaan ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari penyerahan Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia kepada 18 K/L terkait untuk digunakan sebagai peta dasar dalam penyusunan Informasi Geospasial Tematik (IGT) pada tanggal 14 April 2016.

"Di tahun 2017 kami meminta kementerian dan lembaga untuk komitmen dalam pengajuan anggaran. Karena tanpa ada anggaran kita tidak bisa menjalankan tugas dengan baik," kata dia.

Selain itu, BIG juga telah meluncurkan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi untuk memenuhi kebutuhan survei dan pemetaan skala besar dengan cepat. Dia berharap, pemerintah bisa menambahkan anggaran agar pemetaan dengan satelit tersebut bisa mencapai ke seluruh wilayah Indonesia.

"Di 2015 sudah kita peroleh di sebagian wilayah Indonesia. Untuk bisa sampai skala 1:50.000 yang nanti kita gunakan untuk rencana detail tata ruang dan untuk pemetaan desa, lahan sawah, dan sebagainya. Namun kami baru mendapatkan separuh Indonesia. Harapan kami kalau ada tambahan dana kita bisa melakukan pemetaan di sebagian wilayah lagi," jelas Priyadi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil memberi sinyal bahwa pemerintah Jokowi-JK akan melakukan pengurangan anggaran yang diajukan dalam R-APBNP 2016.

Hal ini terungkap dalam rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) tahun 2016 bersama Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah menteri ekonomi di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. (mdk/sau)