Anggaran belanja barang dan pegawai segera dipangkas
Merdeka.com - Pemerintah berencana segera memangkas rasio anggaran belanja pegawai serta belanja barang. Selama ini, anggaran belanja pegawai seperti untuk gaji PNS serta belanja modal cukup besar mencapai 80 persen dari APBN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, target pemerintah, rasio anggaran belanja terkait pegawai bisa ditekan menjadi 60 persen dari APBN.
"Sehingga uang negara yang tersedia dari APBN untuk program-program pembangunan kurang dari 20 persen. Ini postur APBN yang kurang sehat. Belanja modal, belanja pegawai jangan lebih dari 60 persen," tutur Yuddy.
Salah satu strategi pemerintah adalah melalui moratorium CPNS selama 5 tahun mendatang. Belanja barang dan belanja pegawai saja, lanjut Yuddy saat ini rasionya sudah mencapai lebih dari 41 persen. Angka ini akan ditekan hingga 30 persen.
"Setiap pengadaan satu orang pegawai, itu akan diikuti oleh peningkatan biaya barang dan modal. Saya merekrut pegawai, apa saya cuma bayar gaji? Kan tidak. Tapi kan dikasih baju Korpri, belanja barang, berapa juta orang dikasih. Beli komputer. Menurut pandangan saya, simulasi sederhana, yang sehat itu di bawah 30 persen," papar Yuddy.
Dengan demikian, diharapkan dana hasil penghematan belanja pegawai bisa dialokasikan untuk pembangunan. "Kalau sudah 60:40 kita punya uang yang banyak buat kesehatan, pendidikan, program-program sosial, bendungan, jalan, jembatan, banjir di Bojonegoro, Gresik, longsor Banjarnegara. Kita punya uang yang cukup," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Giliran Beras Naik Teriak-teriak, Petani 'Gaji PNS Naik, UMR Naik Kami Diam'
Belakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPanen Bergeser, Mendag Tak Bisa Pastikan Harga Beras Turun Dalam Waktu Dekat
Pemerintah terus berupaya mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga beras.
Baca SelengkapnyaAturan Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Diteken Jokowi, Besarannya Jadi Segini
Presiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca Selengkapnya