Pemerintah harus tegas berantas para calo trader gas

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menggalakkan efisiensi dalam tata niaga gas nasional. Salah satunya, dengan mengurangi mata rantai penjualan gas yang banyak dikuasai para calo gas.

Peneliti Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi mengatakan, banyaknya trader gas modal kertas yang terlibat dalam penjualan gas bumi menjadikan konsumen harus membayar lebih mahal. Untuk itu, pemerintah diminta tegas dan berani menindak BUMN yang ikut melanggengkan usaha par acalo gas tersebut.

"Mestinya ESDM tegas, melarang trader tak punya infrastruktur beroperasi, bahkan jika perlu diberi sanksi hingga izin usahanya dicabut. Mereka masih menerima pasokan karena ada kedekatan ke orang dalam yang bisa menentukan pasokan gas itu diberikan," ujar Fahmy di Jakarta, Selasa (26/1).

BUMN yang diduga menyokong para calo gas adalah PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Pertamina (Persero). Berdasarkan dokumen laporan keuangan Pertagas 2014, terungkap bahwa Pertagas mengalirkan gas ke banyak trader gas. Untuk 2014 saja, ada lebih dari 10 trader gas yang dialirkan oleh Pertagas.

Ironinya, sebagian besar dari para trader gas itu tidak memiliki infrastruktur gas bumi seperti yang disyaratkan pemerintah. Selain membuat harga gas semakin mahal, keberadaan calo gas membuat infrastruktur gas bumi di tanah air tidak berkembang.

Trader gas yang menikmati aliran gas tersebut adalah PT Bayu Buana Gemilang-TS di pasok 6.480 miliar British thermal unit (BBTU), PT Java Gas Indonesia 6.060 BBTU, PT Sadikun Niagamas Raya 5.239 BBTU, PT Surya Cipta Internusa 6.140 BBTU, PT Walinusa Energi 4.562 BBTU, PT Alamigas Mega Energy 147 BBTU, PT Dharma Pratama Sejati 394 BBTU, PT IGAS 1,26 BBTU, PT Trigas 25,77 BBTU, PT Ananta Virya 1,5 BBTU, PT Mutiara Energi 3.625 BBTU, dan PT Jabar Energi dipasok 516 BBTU.

Fahmy mengungkapkan, para pelaku usaha di industri migas pun tahu bahwa sebagian besar trader gas yang disokong Pertagas tersebut tidak memiliki infrastruktur.

"Jika BUMN seperti Pertagas masih dikuasai oleh pemburu rente, harga gas tidak akan pernah turun. Upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dengan dukungan energi yang efisien akan sulit terwujud," kata mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini.

Selain mengalirkan gas ke trader tak bermodal alias calo gas, Pertagas sebenarnya juga menjual gasnya kepada konsumen langsung. Ada dua konsumen yang dilayani pertagas yaitu, pabrik pupuk PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebanyak 4.230 BBTU dan pabrik keramik PT Arwana AK (485 BBTU).

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Strategis (IRESS) Marwan Batubara menambahkan, pola kerja sama dengan calo gas memang harus dihilangkan.

"Pertagas secara tidak langsung dikuasai calo gas. Semestinya, Pertagas langsung menjual gasnya kepada pemakai. Kenapa pasokan gas harus diberikan ke trader dulu,mengapa tidak langsung ke pemakai saja agar harga bisa ditekan," kata Marwan.

Marwan meminta Menteri ESDM Sudirman Said memaksimalkan fungsi pengawasan, agar praktek pemburu rente di gas bisa dihilangkan. Dengan kondisi penjualan gas bertingkat tersebut, jelas sangat merugikan konsumen.

"Jika pemerintah ingin berhasil, seharusnya pemburu rente di BUMN di berantas dulu, seperti di Pertamina melalui anak usaha Pertagas. Menteri ESDM mesti tegas mengatasi masalah yang telah menciptakan kerugian besar bagi bangsa ini," pungkas dia.