Anak buah Soeharto rajin komentar soal Jokowi dan kebijakannya

Merdeka.com - Rezim orde baru di bawah komando Presiden Soeharto sudah lengser lebih dari 16 tahun. Meski begitu, beberapa menteri yang jadi anak buah Soeharto masih cukup rajin memuji keberhasilan presiden ke-2 Indonesia itu.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Soeharto selalu diklaim sukses mensejahterakan rakyat. Seolah tidak ada kata gagal dalam kebijakan pembangunan nasional. Harapannya, siapapun pemimpin Indonesia di masa depan, mencontoh kisah sukses kebijakan Soeharto.

Tidak hanya memunculkan kembali kisah sukses pemerintahan Soeharto, para menteri orde lama ini juga rajin berkomentar soal jalannya roda pemerintahan saat ini. Mulai dari janji-janji hingga kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi.

Merdeka.com mencatat persoalan dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang mendapat tanggapan dari para menteri era Soeharto. Berikut paparannya.

Cabut Subsidi

Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo mencabut subsidi BBM jenis premium. Menurut dia, anggaran negara tidak akan 'sehat' selama masyarakat masih disubsidi BBM.

"Makin subsidi dicabut, makin bagus. Tidak sehat negara itu disubsidi," ujar dia yang ditemui di Munas HIPMI, Bandung, Selasa (13/1).

Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Soeharto ini menegaskan kebijakan pemberian subsidi BBM tidak perlu dilanjutkan lantaran terbukti tak tepat sasaran. Banyak dinikmati oleh kalangan mampu dan orang kaya. "Cabut saja subsidinya, biar sehat anggaran," tegas dia.

Karena itu dia mendukung pemerintahan Jokowi mengalihkan subsidi ke program infrastruktur, pertanian dan sektor produktif lainnya.

"Sangat bagus, jelas. Yang disampaikan itu sangat program oriented. Jangan diganggu, harus didukung," ucapnya.

Utang luar negeri

Utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus ditanggung presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.

Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier menantang Jokowi serius menyelesaikan persoalan utang luar negeri. Dia mengaku punya beberapa cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari jerat utang. Salah satunya fokus menekan utang swasta.

"Kalau utang luar negeri swasta ya harus diatur oleh pemerintah dan BI. Jangan hanya ingin jadi negara predikat bebas tapi utang mereka (swasta) melebihi tuannya. Harus ada pengaturan sewajarnya," ucap Fuad dalam diskusi di Jakarta, Senin (29/9).

Terlalu tergantung asing

Pengalamannya dalam sektor keuangan di pemerintahan membuat mantan Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan era Soeharto Fuad Bawazier amat paham soal tantangan ekonomi bakal dihadapi pemerintahan Joko Widodo nanti. 

Doktor ekonomi lulusan Universitas Maryland, Amerika Serikat ini menyebut ada dua tantangan besar bisa menggoyang kestabilan rezim Joko Widodo, yakni utang luar negeri menumpuk dan subsidi bahan bakar. Dia memastikan dua ganjalan ini bagian dari kepentingan asing untuk terus mencekik Indonesia. 

Dia mengaku ragu pemerintahan Joko Widodo mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satu alasannya, peran asing di Indonesia semakin besar.

"Itu saya ragukan, seberapa serius dia akan melaksanakan Trisakti katanya ajaran Bung Karno. Ketergantungan kita kepada asing sudah keterlaluan. Kita membikin kebijakan sedemikian rupa sehingga kita menjadi sangat bergantung," ucapnya.

Jokowi bukan tipe berani terobosan

Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier mengkritik keras pemerintahan Jokowi-JK. Dia melihat, sejak awal ada indikasi Jokowi tidak akan merealisasikan janji-janji kampanyenya.

"Mau kabinet ramping, malah gemuk, mau profesional kelihatannya yang kurang profesional, tanpa syarat kelihatannya banyak syarat. Dia (Joko Widodo) kelihatannya bakal meneruskan saja kondisi yang ada sekarang ini," ujar Fuad kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Dia juga menilai, pemerintahan baru minim melakukan terobosan berarti untuk perekonomian nasional.

"Saya rasa dia bukan tipe berani melakukan terobosan luar biasa, nyali, keberanian. Saya rasa dia bukan tipe pemimpin bernyali. Apalagi secara politik dia tidak kuat di parlemen, kurang menguasai pemahaman masalah. sehingga dia akan banyak didikte oleh kepentingan-kepentingan kapitalis asing," tegasnya.

Reformasi birokrasi Jokowi mirip Soeharto

Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Soeharto, Sarwono Kusuma Atmaja menilai pola kementerian yang dibangun Jokowi memiliki kesamaan pola dengan menteri-menteri era Presiden Soeharto. Terkait dengan kebijakan mereformasi sebuah birokrasi.

"Dulu Soeharto punya masa Golden Years soal mereformasi birokrat, tahun 1983 sampai 1993. Saya melihat Jokowi melakukan yang sama," kata Sarwono dalam sebuah diskusi bertema "Strategi mencapai efektivitas dan efisiensi pemerintahan Jokowi-JK" di Jakarta, Selasa (23/9)

Sarwono menceritakan, sewaktu Soeharto menjadi presiden, semua menteri-menteri harus melaporkan secara intens akan kebijakan dan pekerjaannya. Presiden Soeharto pun betul-betul meneliti dan membaca semua laporan yang diberikan oleh anak buahnya.