Alot, persetujuan tambahan subsidi listrik Rp 7 T diputus 5 jam

Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengajuan tambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 7 triliun dari semula Rp 44,98 triliun menjadi Rp 51,99 triliun. Rapat sempat berjalan alot hingga memakan waktu 5 jam, dari pukul 13.30 WIB, sebelum akhirnya disetujui penambahan ini.

Wakil Ketua Komisi VII yang bertugas sebagai pimpinan rapat, Hadi Mulyadi, mengatakan persetujuan ini diberikan dengan catatan adanya komitmen dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tetap melakukan penghematan. Di mana, dana penghematan nantinya dipakai untuk sambungan listrik gratis kepada masyarakat.

"Rp 51 triliun setuju dengan syarat jika ada penghematan maka untuk sambungan listrik gratis?," tanyanya pada peserta rapat.

"Setuju," jawab yang lain.

Pada saat pembahasan, sejumlah anggota menilai adanya permintaan penambahan dana subsidi menjadi anomali di saat PLN tengah mencabut subsidi sejumlah pelanggannya.

Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto, menjelaskan salah satu alasannya ialah masih ada sekitar 2 juta pengguna yang saat ini subsidinya dicabut padahal masih berhak mendapat subsidi. Tambahan untuk 2 juta pelanggan yang laik disubsidi ini adalah sekitar Rp 1,70 triliun.

Setelah dilakukan perdebatan yang cukup alot, akhirnya dicapai kesepakatan tambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun dengan syarat kelebihan dana yang dimiliki oleh PLN nantinya harus digunakan untuk memasang listrik di rumah warga yang tidak mampu.