Akuisisi BTN tertunda, karena komunikasi Dahlan buruk

Merdeka.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menunda rencana penyerahan 60 persen saham pemerintah di Bank Tabungan Negara (BTN) untuk kemudian dialihkan ke Bank Mandiri, dianggap wajar oleh beberapa pengamat. Alasannya, kedua perusahaan tersebut memang sepenuhnya milik negara.

Ketua Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Purnomo mengatakan perintah penundaan rencana akuisisi ini bisa dipahami. Akan tetapi, dia mengingatkan akan ada bank manapun di masa depan berpotensi mengakuisisi Bank BTN. Sebab, bank pelat merah spesialis kredit perumahan itu sudah melantai di bursa.

"Sebetulnya BTN dan Mandiri dimiliki negara, dan juga siapa saja tak perlu Mandiri yang mengakuisisi, bisa bank-bank lainnya seperti BNI maupun BRI, karena mereka kan juga bank-bank BUMN. Tapi keputusan tersebut harus dihormati karena milik negara," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (24/4).

Menurutnya, persoalan ini menimbulkan beberapa gejolak dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan, seperti serikat pekerja, dan juga pemerintahan. "Sebaiknya dikoordinasikan dengan baik, yang merasa diwakili merasa simpang siur, itu tidak ada koordinasi yang baik sehingga menimbulkan ketidakpastian," jelas dia.

Perbanas melihat rencana akuisisi ini akhirnya tertunda terutama akibat persoalan komunikasi publik dari Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Dalam menggabungkan dua perusahaan bank sebesar itu, komunikasi kepada pemangku kepentingan tidak memadai, sehingga kelebihan dan kekurangan wacana ini jadi tenggelam.

Buruknya komunikasi Kementerian BUMN pula yang menyebabkan muncul penolakan serikat pekerja maupun anggapan bahwa BTN nanti tidak akan lagi fokus mengurus kredit rumah.

"Soalnya ini penting karena Bank BTN harus dipertahankan menjadi Bank KPR apalagi milik negara, agar semuanya tidak salah pengertian," kata Sigit.

Bukan hanya itu, ini juga untuk kepentingan perusahaan termasuk karyawan agar dapat memahami maksud dan tujuannya. "Serahkan semua ke pemilik, siapa yang akuisisi siapa saja, yang penting bahwa sebaiknya korporasi dengan baik supaya termasuk karyawan bisa memahami sehingga akan dimengerti," paparnya.

Senada dengan Perbanas, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menambahkan memang kondisi saat ini lebih baik ditunda ketimbang memaksakan, karena tahun ini dinilai tak cukup baik.

"Penundaan akuisisi ini memang lebih bagus ketimbang dengan kondisi sekarang ini, kondisi yang penuh politik," ujar dia.

Hanya saja menurutnya, saat ini proses akuisisi ini belum ada kepastian terutama akibat Menko Perekonomian dan Menteri keuangan tidak langsung diajak berkomunikasi oleh Dahlan.

"Terpenting mereka harus dulu mengetahui aksi korporasi ini. Karena proses akuisisi ini menggunakan dana obligasi pemerintah, makanya kedua menteri tersebut harus mengetahuinya," jelasnya.

Ke depannya juga Bank BTN juga akan mengeluarkan obligasi juga jika memang akuisisi ini terealisasikan untuk memperkuat kinerjanya sehingga dapat menyalurkan kreditnya. Jangan sampai kinerja kedua perusahaan BUMN tersebut menjadi turun lantaran rencana seperti ini terutama pergerakan sahamnya akan anjlok.

"Harus dijaga independensinya dari pada aksi korporasinya, karena apa mereka ini kan perusahaan Tbk harus transparansi," ungkap Aviliani.

Di luar itu, lantaran sudah berakhir, gonjang-ganjing rencana mengakuisisi BTN hanya berpengaruh sedikit kepada harga saham. Tapi tetap saja, Aviliani merasa naik-turunnya saham BUMN publik seharusnya bisa diperkirakan sejak awal oleh pemerintah.

"Sebenarnya pengaruh saham sedikit, haruslah dijaga karena perusahaan terbuka, jangan sampai kesan politik mengancam saham itu. Karena pada dasarnya memang Bank BTN membutuhkan pendanaan dalam jangka panjang," jelasnya.

Sebaiknya untuk meredakan keresahan ini dirinya menyarankan agar jajaran direksi dapat memberikan sosialisasi kepada karyawan. "Pastinya adalah ketakutan akan di PHK, makanya sosialisasi yang baik untuk apa yang dilakukan pemerintah ini," ungkap dia.

Untuk itu Aviliani mengingatkan tahap persiapan,bila pemerintah ingin mengumumkan aksi korporasi apapun melibatkan perusahaan BUMN lainnya. Itu supaya kisruh BTN - Mandiri tidak terulang lagi.

"Jadi ini kan pelajaran bahwa dalam melakukan aksi government, perlu tata kelola yang baik, kapan dilakukan, beli tidak asal beli, harganya belinya juga dan paling penting menko dan menku tahu dulu," tutup Aviliani.