Akhir Januari, 500.000 ton beras impor Thailand dan Vietnam serbu RI

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara resmi membuka keran impor beras khusus untuk memperkuat stok beras dalam negeri. Beras khusus yang akan diimpor pemerintah dalam arti jenis yang tidak ditanam di dalam negeri.

"Saya sampaikan tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan saya mengimpor beras khusus, beras yang tidak ditanam dalam negeri," kata Menteri Enggar dalam acara konprensi pers yang digelar di Kantornya, Jakarta, Kamis (11/1) malam.

Adapun jumlah beras khusus yang akan diimpor berasal dari Vietnam dan Thailand. "500.000 ton berasal dari Vietnam dan Thailand," ujarnya.

Impor beras tersebut akan masuk ke Indonesia pada akhir Januari ini. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu masa panen raya padi di Indonesia pada Februari hingga Maret mendatang. "Saya pastikan masuk akhir Januari," ujarnya.

Sedangkan harga jual beras khusus yang diimpor tersebut dipatok sama dengan beras medium.

Menteri Enggar menegaskan langkah tersebut diambil untuk mengatasi masalah kekurangan stok pangan. Dia mengaku tidak ingin permasalahan kekurangan menjadi sebuah kekhawatiran.

"Kami memasok beras impor. Masalah perut, masalah pangan itu menjadi prioritas," tegasnya.

Adapun perusahaan yang ditunjuk sebagai importir adalah badan usaha milik negara (BUMN) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Sebelumnya, munculnya opsi impor beras tersebut menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Perum Bulog untuk mengkaji opsi importasi guna menekan harga beras di tingkat konsumen. Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras khususnya kualitas medium merangkak naik dan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan data dari Perum Bulog, stok yang dimiliki saat ini kurang lebih berkisar 950.000 ton. Stok beras komersial hanya sekitar 11.000 ton, sementara untuk beras murah atau beras sejahtera (rastra) masih dinyatakan aman untuk memenuhi kebutuhan hingga empat bulan kedepan.

Kementerian Pertanian mencatat, luas tanam (LT) padi pada Oktober hingga Desember 2017 mengalami penurunan. Penurunan tersebut kurang lebih seluas 413 hektare, dari periode yang sama 2016 sebesar 5,2 juta hektare menjadi 4,8 juta hektare pada 2017.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga beras medium tersebut adalah dengan memerintahkan Perum Bulog untuk memperluas jaringan Operasi Pasar (OP).

Perluasan jaringan tersebut akan ditingkatkan menjadi 1.800 titik, dimana sebelumnya OP dilakukan di 1.100 titik di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah sedang memastikan stok yang ada di pelaku usaha.