Airlangga Bantah Dana PEN untuk Bangun Ibu Kota Baru
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp451,64 triliun tidak akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Terkait dengan ibukota negara anggaran berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Dia memperkirakan, untuk fase pertama pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp45 triliun. Namun, dana ini secara bertahap tergantung pada kebutuhan dan progres.
"Jadi tadi saya sampaikan bahwa dana itu yang ada di PUPR dan dana PEN saat sekarang tidak ada tema untuk IKN," kata Airlangga dalam konferensi pers penanganan pandemi covid-19, Senin (24/1).
Dia menjelaskan, dana PEN sudah diputuskan sebesar Rp451,64 triliun yang dialokasikan untuk 3 bidang. Pertama, bidang kesehatan sebesar Rp 125,97 triliun, perlindungan masyarakat Rp 150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp 174,87 triliun.
Dari 3 bidang tersebut, terutama yang ekonomi ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur, ketahanan pangan, UMKM, investasi pemerintah dan perpajakan.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat geger masyarakat. Lantaran, Menkeu menyatakan pembangunan awal ibu kota baru bisa menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2022.
Sebagai informasi, Sebagaimana tercantum dalam pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demi Bantu Kesusahan Warga Soal Ekonomi, Pelda TNI Indro Rela Pinjamkan Uang Tanpa Bunga.
Baca SelengkapnyaAirlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, kedatangannya ke kantor Airlangga Hartarto untuk meminta arahan terkait tugas-tugas Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaDengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca Selengkapnya